 |
| Ketua Dewan Pers Bersama Zul Tanjung |
" Ini memang perlu dilakukan secara transparan karena penggunaan keuangan negara. Terutama terhadap media siber, yang semula dalam SK KPU tidak diikutsertakan, namun setelah mendapat masukan terutama dari SMSI, SK itu direvisi kemudian siber dimasukkan," kata Zulfikar Tanjung Ketua SMSI Sumut menjawab pertanyaan sejumlah wartawan media siber di Medan Minggu (24/3/2019).
Didampingi Wakil Ketua H Agus S Lubis dan Sekretaris Erris J Napitupulu dia mengemukakan parameter objektif termasuk variabel Dewan Pers dalam pemilihan media siber memang harus terbuka dan jelas, karena media siber jumlahnya banyak, termasuk di Sumut ratusan.
"Jadi harus arif dengan parameter objektif," kata Zul Tanjung yang juga Ketua Bidang Pempolkam PWI Sumut.
Tanjung mengaku hingga saat ini, terutama pasca Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penayangan Iklan Kampanye melalui media bagi peserta Pemilu 2019 yang tidak mengikutkan siber lalu direvisi akhirnya memasukkan siber.
Akan tetapi SMSI Sumut belum pernah sekali pun dilibatkan KPU Provinsi Sumut membicarakan hal ini. Dan menurut dia, kesannya kurang direspon pihak KPU Sumut.
" Padahal, SMSI Sumut tercatat di barisan depan mengingatkan KPU Pusat agar jangan main-main menyikapi ini karena sangat sensitif. Media siber jumlahnya ratusan ribu. Harus arif dan bijaksana, apalagi terkait iklan kampanye menggunakan uang negara."
Atas dasar itu, lanjutnya, Tanjung selaku Ketua SMSI Sumut pernah mempertanyakan ini kepada Anggota KPU Sumut Syafrialsyah usai rapat mekanisme pengawasan kampanye di media massa Kantor Bawaslu Sumut di Medan pada Kamis 28 Februari 2019 lalu, yang saat itu dijawab petunjuk teknis dari pusat belum turun.
" Lalu saya mengatakan kalau bisa setelah ada Juknis maka SMSI Sumut ikut diajak bicara. Beliau hanya senyum kecil saja sambil berlalu."
Sementara itu Erris Sekretaris SMSI Sumut tidak menafikan, iklan kampanye Pemilu tentu bernilai ekonomis secara legal bagi media. Ini sangat berguna di tengah operasional media yang cukup tinggi sekarang ini.
" Oleh sebab itu, apabila pembagiannya kurang transparan tanpa parameter yang jelas dan terukur, rentan muncul kecemburuan antar media."
Erris memaparkan sebagai penyelenggara pesta demokrasi KPU memang harus benar-benar arif dan menghindari gesekan yang tidak sehat saat pesta demokrasi seperti pilpres dan pileg yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
KPU berkewajiban sekecil mungkin untuk menghindari persoalan atau gesekan akibat kebijakan yang tidak transparan dan jangan buat keputusan yang bisa menimbulkan kegaduhan. (zih)
.jpeg)
