 |
| foto: Ist |
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap selaku Panitia
Pengarah acara pada wartawan, di Resto Sajian Bhineka, Rabu (25/07/2018).
Usai
melakukan rapat persiapan akhir bersama panitia pelaksana kegiatan mengatakan, peristiwa
27 Juli 1996 atau dikenal sebagai peristiwa Kudatuli, berawal dari
peristiwa perebutan kantor DPP PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh PDI
pimpinan Soeryadi didukung oleh aparat keamanan dan massa bayaran.
Peristiwa perebutan kantor DPP PDIP yang berdarah itu akhirnya
memunculkan gelombang protes dari kalangan aktifis pro demokrasi didukung massa rakyat di Jakarta.
Waktu itu, kata Ikhyar yang merupakan
Koordinator Aktifis ’98 Sumut, bentrokan atau chaos antara aparat keamanan
dengan kalangan aktifis dan massa rakyat yang ingin kembali mengambil alih
kantor DPP PDIP pun tidak bisa dihindarkan dan menimbulkan banyak korban.
Peristiwa 27 Juli, sebut Ikhyar, merupakan
sebuah peristiwa kelam di masa Orde Baru bagaimana represifnya rezim yang
berkuasa saat ini ‘memukul’ gerakan-gerakan massa rakyat pro demokrasi yang
dianggap bertentangan dengan kekuasaan.
“Tapi tindakan represif pemerintahan
Orde Baru waktu itu bukanlah menyurutkan gerakan pro demokrasi tetapi malah
membuatnya semakin membesar. Dan puncaknya di tahun 1998 terjadi aksi massa
besar-besaran gabungan mahasiswa dan massa rakyat di berbagai daerah. Di
Jakarta massa menguasai gedung DPR RI, sedangkan di daerah massa juga menguasai
gedung-gedung DPRD setempat serta sejumlah instansi penting lainnya dan
akhirnya mampu menggulingkan pemerintahan Orde Baru dan memunculkan Orde
Reformasi,” jelas Ikhyar.
 |
| Para panitia pelaksana obrolan politik 'kudatuli'. foto: Ist |
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua
Panitia Reuni dan Diskusi KBRD Sumut, Hasan Basri menyebutkan, acara ini
intinya adalah acara reunian kalangan aktifis pro demokrasi yang sudah lama
terpisah-pisah satu sama lain.
“Teman-teman sudah banyak yang terpisah-pisah
karena menggeluti pekerjaan dan profesinya masing-masing. Jadi acara ini
sebagai sarana untuk mengumpulkan kembali kawan-kawan yang sudah lama terpisah
itu untuk reunian sembari mengenang masa-masa susah dahulu dalam memperjuangkan
demokrasi dapat tegak di negeri ini,” katanya.
Disebutkan juga, kondisi kekinian perpolitikan
nasional terlihat adanya dis-integrasi bangsa yang bisa mengancam Ke-Bhinekaan.
Kondisi ini cukup memprihatinkan dimana politik identitas dimunculkan untuk
kepentingan politik tertentu.
“Jadi di acara ini selain kita berkumpul untuk
reunian saling melepas rindu dengan teman-teman yang sudah lama terpisah, juga
kita isi dengan diskusi santai bersama aktifis pro demokrasi yang mengambil
tema ‘Mengawal Demokrasi dan Kebhinekaan’,” sebutnya.
Diacara diskusi ini, lanjut Hasan, sebagai
pemantik diskusinya hadir Dita Indah Sari yang saat ini merupakan Wakil Ketua
DPP PKB serta juru bicara Menakertrans dan juga caleg PKB untuk DPR RI dari
daerah pemilihan Sumut 1, DR Aswan Jaya yang kini Ketua PPP Sumut,
Dedi A Handoko seorang lauyer dan saat ini juga duduk sebagai Dewan Pakar
Otorita Danau Toba, Kamaluddin Pane , lauyer dan juga caleg Demokrat untuk
DPRD Sumut untuk daerah pemilihan Binjai – Langkat, dan Asrul Anwar,
aktifis sosial dan eks Ketua PPP Binjai.
“Direncanakan pada acara ini juga akan hadir
Wakil Gubernur Sumut terpilih, Bapak Musa Rajekshah, sebagai undangan,” jelas
Hasan menutup keterangannya. (Jol/Rel)
.jpeg)
