Daftar Utang Pemerintah dari Era Presiden Soekarno Hingga Jokowi, Siapa yang Jumlahnya Terbesar?

REDAKSI
Minggu, 06 Juni 2021 - 15:51
kali dibaca
Ket Foto : Infografis utang pemerintah tembus  Rp 6.527,29 triliun. (Infografis detikcom)

Mediaapakabar.com
Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat periode April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun. Angka itu naik Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.445,07 triliun.

Maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Membengkaknya jumlah utang pemerintah setahun belakangan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020. Tidak hanya sektor kesehatan, namun sektor perekonomian juga ikut dilumpuhkan.


Bagaimana perbandingan utang pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dengan pemerintahan sebelumnya?


Dilansir dari detikcom, dikutip Minggu (6/6/2021) pada era Order Baru yakni saat Presiden Soeharto menjabat, rasio utang mencapai 57,7% terhadap PDB. Pada 1998 lalu, utang pemerintah berada di kisaran Rp 551,4 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp 955,6 triliun.


Jika dibandingkan, rasio utang era Presiden Joko Widodo saat ini lebih kecil dari era Soeharto. Namun yang menjadi catatan kondisi utang di era Soeharto dan Jokowi sangat jauh berbeda.


Selanjutnya era Presiden BJ Habibie, rasio utang terhadap PDB melambung tinggi. Saat itu, utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun. Sehingga rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%.


Namun, mulai menurun pada era Gusdur, atau Presiden KH Abdurrahman Wahid. Saat itu, rasio utang pemerintah turun tipis menjadi 77,2%. Di mana utang pemerintah sebesar Rp 1.271 triliun dan PDB Rp 1.491 triliun.


Saat era Presiden Megawati Soekarnoputri, rasio utang juga kembali mengalami penurunan. Saat itu utang pemerintah sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB.


Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun. Walau nilai utang meningkat dua kali libat, namun nilai PDB saat itu juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi.


PDB era itu mencapai Rp 10.542 triliun atau meningkat berkali-kali lipat dibanding era sebelumnya. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Rasio utang itu tercatat jadi yang paling rendah hingga saat ini.


Era Jokowi-Jusuf Kalla saat masa jabatan pada periode 2014-2018, utang pemerintah pusat per Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Rasio utang terhadap PDB yang saat ini mencapai sekitar Rp 14.000 triliun tercatat 29,74%.


Saat ini era Jokowi-Ma'ruf Amin periode jabatan 2019-2024, utang pemerintah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18%, di mana batas rasio yang ditentukan oleh Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.


Jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.527,29 triliun ini mengalami peningkatan Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.445,07 triliun. (DTC/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini