Bupati Taput Pimpin Rapat Bersama Forkopimda Evaluasi Kesepakatan Penanganan Covid-19

Media Apakabar.com
Senin, 30 Maret 2020 - 17:50
kali dibaca
Bupati Nikson Nababan Rapat bersama Forkopimda dan Ketua DPRD,(foto:Ganda)
Mediaapakabar.com-Bupati Nikson Nababan Pimpin Rapat bersama Forkopimda,Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Kapolres Taput AKBP Horas Marasi Silaen, Kajari Taput Tatang Darmi, SH, MH, Dandim 0210/TU Letkol Czi Roni Agus Widodo dan Wakil Ketua DPRD Fatimah Hutabarat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Indra Simaremare unsur Muspida, AP II,terkait evaluasi kesepakatan penanganan covid 19, Senin (30/01).

Hal yang menyangkut  soal bandara, agar lebih dilakukan pengawasan yang extra ketat.
Bagaimana seandainya bandara kita tutup? Bagaimana penanganan orang asing yg datang ke bandara Silangit?", ujar Bupati mengawali sambutannya pada  rapat tersebut.

Kita lebih perketat bandara, saya mengikuti instruksi pemerintah pusat dlm penanganan locaya harus menunggu perintah presiden dan pemerintah pusat.

Kita sudah membuat anggaran untuk posko posko kita.Saya sdh perintahkan anggaran add dan membuat juknis nya. Agar dana add dialihkan ke penanganan covid 19.

Saya sudah perintahkan sekda untuk masalah sembako secepat mungkin ditangani, agar tidak menimbulkan kegelisahan di tengah2 masyarakat. Saya minta tolong ke Dandim untuk melaksanakan SOP pengawasan di posko posko. Saya minta ke Kapolres untuk memetakan dd, masalah sembako kita berapa lama tahan. Saya berharap kita satu bahasa.

Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa kesepakatan yang telah kita tetapkan dua Minggu lalu, kita lanjutkan hingga dua Minggu ke depan hingga tanggal 13 April mendatang. Kita akan semakin perketat bagi orang masuk ke Taput, mengenai perlakuan Lock down atau karantina wilayah kita tetap Koordinasi dengan Pemerintah pusat," ujar Bupati mengakhiri.

"Kami sangat mengapresiasi Pemkab atas gugus tugas dalam penanganan covid 19. Secara manajemen kami akan mengikuti ketentuan pemerintah setempat, tetapi karena kami berada di menteri perhubungan kami harus minta ijin dulu ke Menhub terkait penutupan bandara. Kami siap mengikuti demi kebaikan bersama," ujar Iwan Sutisna menjawab pertanyaan Bupati Taput.

Menanggapi Lock down atau karantina wilayah, Kajari menyampaikan tanggapannya. "Kita harus benar benar memahami dulu terutama mempunyai dasar hukum dalam melakukan penutupan seluruh daerah. Dikarena ada beberapa daerah yg melakukan penutupan, sudah di tegur oleh Pemerintah Pusat," ujar Kajari dalam kesempatan itu.

Dandim 0210/TU menyampaikan bahwa Kita harus mengerti dulu apa itu lock down, apa itu karantina wilayah. Kita juga belum mempunyai dasar hukum.

"Saya lihat kurang tepat juga untuk melakukan lock down atau karantina wilayah. 95 % penduduk kita tidak ada yg positif covid 19. Yang 5 % saat ini kita pada proses memantau  ODP dan PDP. Ini rencana masih karantina lokal, kita lebih memperkuat pos pos lagi, penyemprotan.

Kita harus lebih mengedukasi masyarakat tentang covid 19. Bagaimana kita melakukan pencegahan yang lebih dini. Dengan salah satu membiasakan pola hidup bersih dan sehat. 95 % masyarakat kita sudah aman. Tinggal yg 5 % kita lebih mengawasi ODP.

"Saya setuju dengan pak Dandim, dan yang lebih penting bagaimana yang 5 % ini lebih kita awasi. Saya juga sudah memantau masyarakat, sudah mulai sadar akan covid 19. Tolong diantisipasi masyarakat yang datang ke Taput, khususnya pendatang dan yang mau keluar Taput.

Bagaimana kita menggerakkan kira kira kira untuk membantu dan mengantisipasi terkait perekonomian kita. Banyak supir angkut, Betor yg mengeluh dikarenakan penumpang yg tidak ada lagi.Ketahanan pangan kita sangat prihatin, menurut intelijen saya.

Kita juga perlu memperhatikan Bulog kita mengingat apabila ini terjadi dalam jangka panjang. Saya juga terus menggerakan anggota untuk terus mengawasi masyarakat apabila masih ad yg kumpul bersama.

Tolong ke Pemkab untuk mensuport TNI/Polri dgn memberi puding mereka.
Besok ada penyemprotan secara masih di seluruh Indonesia.  Kita juga perlu membuat portal/ pos siskamling untuk memantau setiap orang yg masuk/ keluar," ujar Kapolres mengakhiri.

"Kita semua ODP, tugas kita memantau setiap pergerakan yg ada di tengah masyarakat.
Kita perlu menambah test yg bisa lgsg mengetahui seseorang terkena covid 19.Yang saya yg lebih sedih ini pedagang, ini tugas kita bagaimana menyehatkan mereka," ujar Ketua DPRD pada kesempatan itu.

Wakil ketua DPRD menyampaikan agaimana kita mempertahankan 0 % ini untuk tetap nol.
Saya juga melihat paramedis sangat sedih, untuk di tingkatkan fasilitas mereka, puding mereka maupun kesejahteraan mereka.

Karena mereka adalah garda terdepan.Saya juga meminta biaya operasional TNI/Polri untuk lebih di tingkatkan. Karena mereka juga yang menjaga kita 24 jam. Hampir semua pengusaha di Taput mengalami defisit.

Saya berharap agar paramedis, TNI/Polri untuk lebih sejahtera," ujar Fatimah mengakhiri.
Usai Rapat, Wakil DPRD Taput Fatimah Hutabarat menyerahkan perumahan miliknya yang berada di Sipoholon untuk dipergunakan sebagai ruang isolasi apabila rumah sakit penuh sebanyak 5 (lima) unit atau sebanyak 16 kamar.(ganda)
Share:
Komentar

Berita Terkini