 |
| Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Al. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan |
"Betul itu, (diperintahkan dicabut)," kata juru bicara MA, Andi Samsan, saat dihubungi, Jumat (28/2).
Surat Edaran itu ditetapkan pada 7 Februari 2020. Isinya, mengatur soal tata tertib persidangan.
Andi mengatakan, alasan dicabutnya Surat Edaran itu karena pengaturan persidangan sebenarnya sudah ditur dalam KUHAP dan PP 27 Tahun 1983.
"Karena itu sudah diatur kan, sudah ada di aturan KUHAP, sudah diatur dalam PP 27 itu kan dalam rangka ketertiban persidangan," kata dia.
"Untuk kelancaran tertibnya persidangan, nah ternyata setelah diteliti itu sudah diatur. Diperintahkan untuk mencabut," sambung dia.
Andi mengatakan, nantinya pendokumentasian persidangan akan berjalan seperti biasanya lagi. "Ya seperti biasa saja," tutupnya.
Sebelumnya, Surat Edaran nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur pengunjung sidang yang akan foto, video dan merekam harus seizin ketua pengadilan negeri setempat sempat ramai dikritik. Mulai dari YLBHI hingga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, bahkan menyebut hal ini bisa jadi merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Mahkamah Agung.
"Sekedar melarang tanpa mewajibkan setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait dengan persidangan, maka dalam pandangan ICJR hal ini adalah bentuk kesewenang wenangan dari Mahkamah Agung," kata Anggara, dalam keterangannya, Jumat (28/2).
Sumber : Kumparan.com
.jpeg)