 |
| foto:apakabar/Int |
"Kiai Ma'ruf menyatakan 'kalau begitu kita tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil'. Ini kata Muhaimin. 'Robikin, bilang begitu ke pers nanti'. Datanglah Robikin, trus didikte kalimatnya sama Kiai Ma'ruf. Didikte memang," jelas Mahfud MD yang meniru ucapan Muhaimin.
Pernyataan Mahfud MD ini menuai polemik dari berbagai elemen bangsa karena menyangkut nama baik organisasi keagamaan Islam terbesar NU dan kredibilitas KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI.
Sebagai Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama dan Ketua PKNU Sumut , Ikhyar Harahap buka suara saat di konfirmasi wartawan ketika memimpin rapat panitia Muzakarah Akbar & Istigosah Alim Ulama Sumut pada Kamis (16/08/2018).
“ Seharusnya yang menjadi fokus utama diskusi dan debat dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah program apa yang ditawarkan para capres/cawapres dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan kebangsaan saat ini, bukan gosip politik kenapa si A tidak jadi atau si B menjegal si C. Sejauh negoisasi politik tersebut masih dalam koridor hukum dan etika demokrasi, maka itu sah saja," ujar Ikhyar.
Ikhyar menegaskan harusnya yang menjadi fokus dan tema utama kandidat cappres/cawapres saat ini bagaimana menawarkan program dan solusi yang dihadapi bangsa ini.
“ Justru publik ingin mendengar bagaimana tawaran solusi para capres/cawapres berkaitan dengan keutuhan NKRI dan persoalan kebangsaan yang diambang perpecahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lebih penting lagi bagaimana upaya dan program kandidat dalam meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkat daya beli dan tarap hidup rakyat Indonesia, “ sindir ikhyar.
Strategi politik berbasis gosip dengan tujuan utama menjatuhkan lawan politik sangat berbahaya bagi persatuan bangsa saat ini.
“ Jika politik berbasis gosip ini menjadi strategi utama para Timses dalam kontestasi Pilpres 2019, maka itu sama saja para elit politik menyebarkan sedang menyebarkan berita hoax untuk di komsumsi masyarakat, situasi ini membahayakan terjadi gesekan diakar rumput yang membuat bangsa ini bisa terjerumus kepada perang saudara,“ tandasnya.
Ikhyar memuji Presiden Jokowi telah memulai dan membuka ruang perdebatan program dalam Pilpres 2019.
“ Terlepas dengan segala kelebihan dan kekurangannnya, Jokowi telah memulai dan membuka ruang perdebatan program dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal ini terlihat dari pernyataan Jokowi tentang klaim keberhasilan pembangunan 3 Tahun masa pemerintahannya. Contohnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta klaim terjadi penyerapan 3,4 juta tenaga kerja selama tiga tahun pemerintahannya ( 2017)," sebutnya.
Keberhasilan dan kegagalan program pemerintahan inilah yang menjadi diskusi dan topik utama dalam pesta demokrasi sekarang ini, sehingga akhirnya publik bisa tercerahkan dan dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam pencoblosan nantinya.
Ikhyar menghimbau agar elit dan stake holder politik tidak menggunakan dan memanfaatkan media publik sebagai ajang gosip atau curhat yang justru sangat rentan menjadi berita hoax di tengah masyarakat, karena sejatinya rakyat punya hak atas berita atau penyiaran yang benar.
“ Para elit dan stake holder politik harus sadar dan paham, media publik merupakan tempat rakyat untuk mendapatkan informasi, tetapi rakyat punya hak yang dijamin UU untuk mendapatkan imformasi benar dan akurat serta bersifat mendidik dan mencerdaskan, bukan curhat pribadi yang tidak jelas kebenarannya serta berpotensi membuat gesekan diakar rumput,” Sindir Ikhyar yang juga dikenal sebagai Kord Forum Aktifis 98 Sumut. (joel/red)
.jpeg)
