 |
| Pakar Hukum sekaligus akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Prof DR Hasyim Purba (Istimewa) |
Untuk mengupas permasalahan yang dianggap sangat menciderai demokrasi itu, lebih dari 30 orang yang berlatar belakang pakar komunikasi, pakar hukum pidana, pakar hukum tata negara dan sejumlah elemen akademisi, menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Grand Kanaya Hotel Medan, pada Sabtu (30/3).
Pakar Hukum sekaligus Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Prof DR Hasyim Purba hadir dalam kesempatan itu.
Ia mengungkapkan, FGD sengaja digelar. Itu dilakukan, untuk menelisik berbagai pendapat masyarakat dan menilai kasus yang menjerat Raden Syafii atau akrab disapa Romo itu kontroversial.
 |
| FGD yang digelar para pakar di Grand Kanaya Hotel Medan, pada Sabtu (30/3). (Istimewa) |
Menurutnya, berdasarkan fakta dan dari rekaman yang turut diputar ulang dalam FGD, tidak ditemukan adanya konten ujaran kebencian atau kampanye terselubung.
"Bahkan proses dalam kasus yang dikatakan Bawaslu ada pelanggaran, justru sampai saat ini tidak ada ketegasan terkait hasilnya. Begitu juga pemeriksaan yang dilakukan Gakkumdu. Tidak ada kesimpulan termasuk bukti kuat seperti dalam surat panggilan Poldasu terkait Pasal 521 dan 280 UU Pemilu," urainya.
Menilik dari tuduhan terhadap Anggota Komisi III DPR RI itu, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan ini juga menegaskan bahwa, kehadiran Romo dalam aksi beberapa waktu lalu di depan Masjid Raya Al Mashun bersifat sosial. Romo hadir untuk bertemu masyatakat karena yang bersangkutan diundang penyelenggara.
"Dia sebagai anggota DPR RI memiliki hak imunitas sesuai UU MD3. Walau perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tapi tak menghilangkan hak imunitas. Artinya, untuk melakukan pemeriksaan, penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden" tegasnya.
Karena itu, Hasyim Purba menegaskan, bahwa secara yuridis kasus ini terlalu prematur dan terlalu cepat dibawa ke ranah hukum pidana. Karena tidak ada kesimpulan Gakkumdu yang ada di Bawaslu.
"Ingat, Peraturan Bawaslu No 30 tahun 2018 jelas prosedurnya, diatur harus diumumkan dulu. Karena itu, tadi para pakar yang hadir berkesimpulan bahwa kasus ini kabur. Hasil penilaian para pakar, Romo sebagai anggota DPR RI harusnya dilindungi, karena memiliki hak imunitas dan sebagai tugasnya menyerap aspirasi," tegasnya.
Lebih jauh, Hasyim mengatakan, kasus ini justru teridentifikasi sangat kental nuansa politik. Dimana muncul indikasi bertujuan untuk melemahkan posisi dan mendegradasi pamor seorang Romo Syafii.
"Kasus ini sangat butuh pendalaman dari aspek konten apa yang disampaikan, serta aspek hukum prosedural dan hukum materilnya. Apalagi, tuduhan kampanye terselubung itu jelas sangat tidak mendasar. Karena saat itu, memang belum masuk jadwal kampanye. Jadi tuduhan itu jelas keliru. Sehingga merugikan orang lain dalam hal ini Romo," sebut Hasyim.
Kata Hasyim, Bawaslu dan Gakkumdu harusnya juga memahami bahwa hak imunitas itu melekat. Dalam artian, tidak bisa dipisah antara Romo sebagai anggota DPR RI atau dia sebagai Caleg.
Menyinggung tentang dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap sosok tegas itu, Hasyim Purba tak menampiknya. "Tapi yang jelas, ini sudah merugikan Romo secara politis, pribadi serta keluarga. Apalagi kasusnya kok cepat banget prosesnya. Tiba-tiba sudah ada SPDP. Kami pikir Romo Bisa menuntut balik Bawaslu ke DKPP," pungkasnya. (AS)
