|

Presiden: Illegal Fishing Sudah Tak Ada, Ikan Seharusnya Melimpah

Kali Dibaca
Presiden Jokowi berdialog dengan perwakilan nelayan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)
Mediaapakabar.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sekarang ini hampir tidak ada lagi yang namanya illegal fishing, karena sudah sering ia sampaikan bahwa 7.000 kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu-lalang di laut itu sekarang dapat dikatakan sudah tidak ada.

“Pertanyaannya sekarang. Kalau 7.000 kapal itu sudah tidak ada mestinya, ini pikiran saya kan, mestinya ikannya kan melimpah,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan pelaku usaha perikanan tangkap penerima Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  2019, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (30/1/2019) sore.

Dilansir dari situs Setkab RI, Kamis (31/1/2019), pemerintah, lanjut Presiden, ingin agar sumber daya alam laut kita ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk saat ini saja tetapi juga untuk anak cucu nanti, lanjut Presiden, pengaturan-pengaturan dalam penangkapan ikan itu tidak bebas semau-maunya.

“Tetapi kalau kita melihat 2/3 Indonesia adalah air, masa laut segede itu kita masih kekurangan ikan. Ini yang enggak benar yang nangkep atau yang ikannya lari kemana-mana. Pikiran saya seperti itu kadang-kadang. Kebangetan sekali kalau kita kalah negara-negara kanan kiri kita urusan menangkap ikan,” ujar Presiden.

Dalam dialog dengan sejumlah nelayan, Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi. Saat seorang nelayan menyebutkan perlu waktu 22 hari, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.

“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artificial intelligence,zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” tegas Presiden.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintakan kepada Dirjen untuk membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. “Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggaklah. Apalagi bulan, enggaklah. Jam,” pesan Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Pergi sekarang ke BKPM yang mau investasi, coba, kalau ada pengusaha yang di sini. Mau bangun apa, 9 izin, 2 jam jadi. Dan saya buktikan saya betul. Izin-izin yang lain, komitmen-komitmen. Artinya, yang syaratnya yang menyiapkan pengusahanya bukan di sisi pemerintah,” jelas Presiden.

Presiden menekankan agar ada pembenahan di dalam perizinan, sehingga  betul-betul kita tahu sebetulnya hasil ikan yang kita dapatkan per tahun berapa itu jelas. “Masak 7.000 kapal sampai 13.000 kapal hilang, kita enggak dapat hasil yang melimpah. Ada yang keliru kan kalau gini,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*/zih)
Komentar

Berita Terkini