Pemerintah Diminta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

| Kamis, 11 Oktober 2018 | 16.55 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:

Mediaapakabar.com-- Diperkirakan dalam beberapa tahun belakangan perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5-6 persen dan berada pada peringkat kelima di kelompok negara emerging market. 

Kondisi ini menjadi modal utama dalam mendorong perbaikan standar hidup penduduk Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan.

Meski tingkat kemiskinan terus menurun hingga satu digit, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018, namun jumlahnya secara absolut cukup besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Selain itu, masyarakat yang dikategorikan rentan atau berpendapatan antara 1–1,5 kali garis kemiskinan masih cukup besar. Saat terjadi guncangan seperti sakit, kehilangan pekerjaan dan bencana alam, mereka sangat rentan kembali jatuh miskin.

“Untuk itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PPN/ Bappenas berinisiatif menstandarkan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Inclusive Economic Growth Index).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam “Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality” forum, salah satu parallel event dalam rangka pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia diadakan Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Ford Foundation, IFAD dan ADB pada Rabu (10/10/2018) di the Anvaya Resort, Kuta, Bali.

Forum tersebut berperan sebagai ajang menyamakan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mencari solusi percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang merupakan salah satu isu pembangunan di Indonesia.

Dalam forum yang sama, Presiden IFAD Gilbert F. Houngbo menyebut upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia harus dilakukan secara tuntas, dari hulu ke hilir.

“Ekonomi inklusif sangat penting, untuk itu, hampir 40 tahun lalu, IFAD dan Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan lebih dari US$ 1 miliar untuk membantu lebih dari tiga juta rumah tangga pedesaan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kami berharap, kerja sama tersebut dapat membantu membuat masyarakat seperti petani dan nelayan skala kecil untuk dapat berdaya saing,” ujarnya.

Saat ini, keuangan syariah di Indonesia telah berkembang di sektor perbankan, non-perbankan, pasar modal dan dana sosial. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen potensial pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial secara konkret melalui distribusi aset dari orang yang berkewajiban (muzakki) kepada penerima (mustahik). Zakat juga dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkannya untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok miskin dan rentan,” ujar Menteri Bambang.

Wakaf di Indonesia telah terbukti mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat, tersebar di 435,768 lokasi di seluruh Indonesia dan mencapai 4,4 miliar meter persegi.

Meski jumlah zakat masih sekitar 2 persen dari potensinya, zakat tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2017, zakat tercatat mencapai 6,060 miliar rupiah, dengan total distribusi zakat mencapai 66 persen.

Teknologi dan inovasi berbasis aplikasi saat ini juga telah mendukung pengembangan sistem pengumpulan zakat. Ke depan, pemanfaatan zakat dan wakaf perlu terus didorong agar pembangunan ekonomi yang inklusif terwujud sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan.(nor)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI