 |
| Ket Foto : Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Dia juga menyinggung bahwa sebentar lagi rakyatlah yang akan membiayai proyek tersebut. |
Mediaapakabar.com - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Dia juga menyinggung bahwa sebentar lagi rakyatlah yang akan membiayai proyek tersebut.
"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barangkali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, dilansir dari detikcom, Kamis 14 Oktober 2021.
Menurutnya, saat ini respon pemerintah terhadap perubahan dunia sangat berbeda dengan keadaan. Karena menurutnya, negara-negara lain yang survive saat ini adalah negara yang mengandalkan intra industri. Negara lain juga merespon bagaimana perubahan dalam ketenagakerjaan.
"Peran negara juga harus berubah, bukan mengambil alih proyek yang mangkrak yang tadinya business to business seperti kereta cepat," jelasnya.
Selain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai proyek mubazir, ada proyek lain juga. Dari paparan Faisal, dia menunjukkan Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang.
"Ini proyek mubazir, nggak karu-karuan, kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang. Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," tuturnya
Meski demikian, Faisal meyakini Indonesia akan survive jauh lebih baik dari krisis 1998. Menurutnya, setiap krisis ada opportunity di dalamnya.
"Saya yakin dunia usaha di Indonesia itu akan mampu survive, jauh lebih ringan dari krisis 98. Setiap krisis, setiap badai, goncangan setiap ancaman, ada opportunity bagi kita semua juga untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan yang lebih baik," jelasnya.
Dia menegaskan untuk survive caranya pemerintah harus demokratis. "Kalau tidak obligor yang ambil semua. Dunia internasional juga begitu. Dunia usaha sudah berubah ditambah pandemi kian meluas dan mendalam. dunia usaha sudah tahu untuk mengantisipasinya," tutupnya. (DTC/MC)
