 |
Ket Foto : Pemerintah menargetkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir 2024. Ilustrasi. (Arsip Setwapres). |
Mediaapakabar.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan angka kemiskinan ekstrem penduduk Indonesia saat ini mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen dari total penduduk Indonesia. Data itu didapatkan dari laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara itu, kemiskinan secara umum berdasarkan data Maret 2021 adalah nomor 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa," kata Ma'ruf dalam keterangan resminya yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis, 26 Agustus 2021.
Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pendapatan sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per hari.
Melihat data itu, pemerintah mematok target menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir tahun 2024. Target itu, kata dia, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan atau tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs.
"Ini seperti komitmen global untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menyelesaikannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," kata dia.
Selain itu, Ma'ruf menyebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan pelbagai program pengentasan kemiskinan ekstrem yang terbagi dalam dua kelompok. Di antara kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Sementara itu, Ma'ruf mengungkapkan anggaran program untuk mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp. 272.12 triliun pada Tahun Anggaran 2021.
Selain itu, terdapat anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun.
"Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan," kata dia.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan bahwa target penanganan kemiskinan ekstrem dimulai dari tujuh provinsi di tahun 2021 ini. Nantinya, di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten sebagai fokus. Sehingga sudah ditetapkan 35 Kabupaten yang berada pada tujuh provinsi tersebut.
"35 kabupaten/kota ini mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Beberapa provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua," ujarnya. ( CNN/MC )
