COVID-19 Masih Ada, BI Tak Mau Buru-buru Terapkan ''Exit Policy''

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : BI menilai bank sentral belum saatnya keluar dari kebijakan akomodatif yang tengah dilakukan saat ini untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat pandemi corona. (Istimewa).

Mediaapakabar.com
Bank Indonesia (BI) menilai bank sentral belum saatnya keluar dari kebijakan (exit policy) akomodatif yang tengah dilakukan saat ini untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat pandemi virus corona, meski tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah muncul.

"Saat ini belum saatnya untuk exit policy, kita masih perlu berbagai kebijakan yang sifatnya unorthodox, monetary easing, kebijakan struktural untuk UMKM, pariwisata, bangga buatan Indonesia, gerakan nasional berwisata di domestik saja, dan seterusnya," ujar Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di acara diskusi bertajuk Ekonomi Pulih Menuju Kebangkitan Nasional, dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (4/6/2021).


Erwin menjelaskan BI belum bisa melakukan exit policy karena potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah potensinya. Memang, sambungnya, sejumlah indikator ekonomi sudah mulai pulih, bahkan menunjukkan kondisi yang lebih baik dari sebelum pandemi.


"Sekarang sudah naik, tapi masih di bawah potensi. Pertanyaannya, dalam siklus ini kita lagi di mana? Ya sekarang dia masih jauh dari potensi ekonomi itu, dengan kondisi itu, dia belum akan menyentuh ekonomi potensial, tapi belum ada resiko overheating, dengan demikian, policy-nya tidak buru-buru," jelasnya.


Lebih lanjut, menurut Erwin, BI juga tidak bisa tiba-tiba meninggalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif kepada masyarakat karena kepercayaan pasar masih harus terus dijaga.


Pasalnya, struktur pasar domestik sangat rentan pada persepsi. Salah satunya terhadap persepsi yang bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah.


"Jadi kita harus tetap hati-hati karena kalau confidence-nya kena ke rupiah, kita juga harus hati-hati, karena stabilitas market global belum kondusif," tuturnya.


Kendati begitu, Erwin menekankan kebijakan akomodatif tentu tidak akan terus menerus dilakukan karena memberi beban kepada fiskal maupun moneter. Dari sisi fiskal, kebijakan akomodatif melalui pemberian sejumlah insentif akan membuat belanja negara bengkak.


Hal ini kemudian akan menimbulkan defisit anggaran. Sebab, sumber penerimaan negara justru seret saat ekonomi belum pulih total.


Selanjutnya, hal ini rentan membuat penambahan utang terjadi karena pemerintah harus menutup kebutuhan belanjanya. Salah satu utang pun diberikan oleh BI melalui skema berbagi beban (burden sharing).


"Tentu fiscal policy tidak bisa terus menerus defisit karena defisit itu kan utang. Begitu juga burden sharing ini kan harusnya cuma dilakukan di saat krisis dan burden sharing itu extra ordinary effort, bukan sebuah kebijakan yang bisa kapan saja," katanya.


Senada dengan Erwin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai kebijakan fiskal yang akomodatif masih perlu diberikan ke masyarakat, sehingga pemerintah belum bisa ujug-ujug mengambil exit policy.


"Ke depan tentu kita masih butuh sampai ekonomi benar-benar pulih mengenai kerja sama dengan BI ini, tapi mungkin skemanya tidak seperti ini, jadi bukan burden sharing, tapi dukungan sektor moneter tetap dibutuhkan," ujar Yustinus pada kesempatan yang sama. (CNNI/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini