Mediaapakabar.com-Tokoh masyarakat Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Asmui Lubis mengeluh kawasan pemukimannya yang kerap banjir jika turun hujan.
Keluhan itu disampaikan Asmui di sela-sela pelaksanaan reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) tahun sidang II 2020 - 2021 Irham Buana Nasution SH, Mhum di Jalan Letda Sujono Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Jumat (18/12/2020).
Hadir dalam reses tersebut Lurah Tembung Kecamatan Medan Tembung Merlinda SE, sejumlah Kepala Lingkungan (Kepling) se Kelurahan Tembung, Tokoh Masyarakat, dan puluhan masyarakat se Kecamatan Medan Tembung.
"Perlu saya sampai disini, jika hujan turun gang-gang yang ada di Kelurahan Tembung ini selalu tergenang, persoalannya parit-parit yang ada sudah tertutup sampah, sehingga jika hujan turun air melimpah sampai memasuki rumah-rumah penduduk,"keluh Asmui.
Beberapa tahun silam kata Asmui, kondisi ini pernah disampaikannya kepada
anggota DPRD Sumut yang lain saat menggelar reses, namun alhamdulillah sampai hari ini tetap tidak ada realisasinya, terbukti jika hujan, masyarakat tetap kebanjiran, ungkapnya.
"Mudah-mudahan lewat reses bapak Irham Buana Nasution ini bisa teralisasi, sehingga masyarakat tidak lagi resah jika turun hujan," harap Asmui.
Persoalan serupa juga dikeluhan Tauqik Nasution, menurutnya lebih kurang tiga ratus meter jalan di kawasan pemukiman selalu tergenang jika hujan turun, sehingga perlu ada perbaikan/normalisasi drainase.
Nurhasan Putri Lubis mempertanyakan bantuan sosial (Bansos) yang masuk ke lembaga pendidikan, guru madrasah di Ali Imron yang terletak di Jalan Bersama Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung ini mengusulkan agar bansos tersebut bisa masuk ke sekolahnya.
"Sekolah kami butuh renovasi, sehingga saya mengusulkan melalui anggota DPRD Sumut, Bapak Irham Buana Nasution agar kiranya bansos tersebut bisa masuk ke sekolah kami," pintanya.
Dalam kesempatan itu, Nurhasan Putri juga mempertanyakan bagaimana caranya mendapatkan kartu Indonesia pintar (KIP). Karena sampai hari ini banyak orangtua/wali murid yang mempertanyakan kepada pihak sekolah tentang pembuatan kartu tersebut.
Menjawab keluhan masyarakat tersebut politisi partai Golkar yang duduk di Komisi A DPRD Sumut ini mengatakan, soal drainase dan perbaikan jalan/gang bukan merupakan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan pemerintah kota (Pemko) Medan yang sumber dananya dari APBD Kota Medan.
"Saya yakin dan percaya Pemko Medan telah berusaha semaksimal mungkin agar dilakukan perbaikan terhadap semua infrastruktur baik itu berupa jalan/gang maupun drainase,"ungkap Irham.
Namun lanjut Irham Buana, mengingat terbatasnya anggaran, tidak semua yang bisa dikerjakan oleh Pemko Medan, ada yang menjadi skala prioritas untuk dikerjakan.
"Pun begitu, saya akan coba berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah bisa (Sekda) kota Medan, untuk itu saya mohon bantuannya agar diberikan data lengkap beserta dokumentasinnya,jalan/gang-gang mana sajayang memprihatinkan dan layak untuk diperbaiki, drainase mana saja yang perlu di normalisasi,"ungkap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut tersebut.
Terkait bantuan sekolah, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan ini minta kepada ketua yayasan atau kepala sekolah untuk membuat proposalnya lengkap dengan dokumen pendukungnya.
"Kami akan bantu semaksimal mungkin, dengan catatan pihak yayasan atau kepala sekolah membuat proposalnya, dan pada PAPBD 2021 akan kami ajukan, cuma memang anggaran sangat terbatas berkisar Rp 100 juta," ungkap Irham.
Diakhir reses Irham Buana yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 1 meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhanan, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Denai, Medan Area, Medan Kota, dan Medan Amplas ini, mengatakan, akan berusaha menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung tersebut, dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait
Sumber :mediaportibi.com
