Mediaapakabar.com- Komisi IV DPRD Medan mengaku kecewa atas ketidakhadiran Satpol PP Kota Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas tujuh bangunan yang disebut melanggar sejumlah aturan Izin Mendirikan
Rapat yang harusnya dimulai pukul 14.00 tersebut harusnya dihadiri oleh empat instansi yakni Dinas PKPR, Dinas DPM-PTSPS, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Medan. Namun setelah ditunggu selama satu jam, tidak ada satu pun perwakilan Satpol PP yang hadir di rapat tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simajuntak memaparkan adapun tujuh bangunan yang bermasalah tersebut yakni Bangunan Food Court yang disebut tanpa Surat Izin Mendirikan
“Di SIMB disebutkan 1 unit hotel 6 lantai, tapi di lapangan dibangun 7 lantai, ada pula Bangunan Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Medan Timur, yang juga melanggar SIMB,” katanya, Senin (05/10/2020).
Seterusnya, kata Paul bangunan tanpa SIMB juga terdapat di Jalan Lomboto Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, di Jalan William Iskandar, dan Bangunan menyalahi SIMB di Jalan Kesatria Simpang Jalan Negara. Dimana di dalam SIMB disebutkan lahan tersebut untuk Rumah Tempat Tinggal (RTT), namun di lapangan dibangun untuk gudang.
“Ini bangunan besar semua yang mau kita periksa, kenapa kok bisa tetap berdiri ini padahal sudah jelas menyalahi aturan, bagaimana penindakannya. Tapi kalau Satpol PP tidak hadir terpaksa rapatnya kita batalkan, karena peran di Satpol PP ini penting,” katanya.
“Rapat ini terpaksa kita batalkan karena ketidakhadiran Satpol PP. Kita tunda dulu lah menunggu penjadwalan berikutnya,” ucapnya.(MR-SS)
