 | |
Kapolres Madina AKBP Horas Silalahi, yang dihubungi Tribun Medan melalui WhatsApp, mengatakan bahwa hingga kini warga masih blokade jalan.
"Namun, massa sudah reda," bebernya.
Sebelumnya, ratusan warga melakukan protes atas dugaan ketidaktransparan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).
Selain itu, warga melakukan blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan membakar ban bekas, pada Senin (29/6/2020).
Informasi yang berhasil didapat Tribun Medan pada Senin malam, aksi protes warga berujung pembakaran sejumlah kendaraan.
Satu di antaranya merupakan mobil milik Wakapolres Madina.
Saat disinggung terkait informasi adanya pembakaran mobil polisi, Kapolres Madina membenarkannya.
"Mobil yang terbakar milik Wakapolres dan mobil sedan milik sipil," ungkapnya.
AKBP Horas Silalahi menuturkan dugaan permasalahan yang terjadi diduga terkait tuntutan kades untuk mundur."Tuntutan kades untuk mundur," jelasnya.
Informasi lain yang berhasil didapat, pemblokiran Jalinsum berjarak sekitar 500 meter dari Mapolres Madina.
Pemblokiran jalan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Akibatnya, arus lalu lintas terhenti total.
Personel Brimob Diterjunkan
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin kepada www.tribun-medan.com saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, mengatakan kericuhan yang terjadi karena masalah sembako.
"Unjuk rasa masalah sembako," jawabnya singkat, Senin (29/6/2020) malam.
Komandan Batalyon C Brimob Kompol Buala Zega kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini unjuk rasa masih berlanjut.
"Info lanjut nanti dikabari," ujarnya, Senin malam.
Ia mengaku, sampai saat ini, pihaknya sedang berada di lokasi untuk mengamankan situasi yang tengah memanas. "Personel Batalyon C sebanyak 1 SSK sudah disiagakan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan rompi PHH 70 unit, Tameng Sekat 30 unit, Tameng Fiber 30 unit, Tongkat Lecut 30 unit, senjata PHH Flas Ball dua pucuk, Helm Kevlar sebanyak 33 buah dan Body Vest sebanyak 33 buah.
"Kita juga menyiagakan Ranjabyon sebanyak satu unit dan kendaraan dinas R6 sebanyak tiga unit," ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, mengungkapkan awal kericuhan dilatari adanya sejumlah warga yang tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).
"Jadi masyarakat melakukan unjuk rasa dengan tuntutan meminta kepala desa (Kades) Mompang Julu, untuk turun. Karena ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan tersebut," kata Kombes Tatan, Senin malam.
Sumber :medan.tribunews.com
