 |
Sebagian Desa yang sudah mendapatkan pencarian Dana Desa tersebut yakni, Desa Batu Tunggal, Simpang Marbau, Pulo Jantan, dan Desa Sei Raja Kecamatan Na.IX.X, pada Kamis (25/6), menyusul desa- desa lainnya.
Program baik dari Pemerintah ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19), tetapi dilapangan menyimpan sejumlah persoalan penting. Diantaranya belum terupdate-nya data penerima bansos tersebut, seperti BLT DD dan bantuan lainnya. Sehingga dalam penyalurannya, tidak sedikit menimbulkan permasalahan karena selain tidak tepat sasaran, banyak warga yang terdampak belum pernah sama sekali menerima bantuan tersebut. Bahkan, ada penerima bantuan ganda.
Hal inilah yang diungkapkan Dosen Hukum Universitas Labuhanbatu (ULB), Nimrot Siahaan, S.H, M.H., ketika dimintai tanggapannya terkait pencarian BLT- DD Tahap kedua ini. Jumat, (26/6).
Praktisi Hukum yang juga aktivis ini mengatakan, persoalan tidak updatenya data- data dilapangan menyelimuti program tersebut. Mulai penyimpangan data dan juga maladministrasi.
"Itu terbukti, dua kali DPRD mengadakan RDP dengan Pemkab Labura, melalui Dinas Sosial belum bisa memperbaiki data tersebut, baik itu data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan dari Provinsi juga dari Kabupaten, "cetusnya.
Dirinya juga menanggapi bahwa persoalan tidak updatenya data penerima bantuan tersebut merupakan dilema bagi Pemkab sendiri.
"Ini dilema, disisi lain Pemkab harus menyalurkan dana bantuan tersebut, padahal datanya belum selesai diperbaiki, "imbuhnya.
Dosen yang juga merupakan masyarakat Kabupaten Labura ini menyarankan agar seluruh perangkat desa lebih bekerja ekstra lagi untuk mencocokkan kembali data DTKS dari Kemensos maupun non DTKS di dusun maupun tingkat desa untuk menghasilkan validnya data tersebut. Terkhusus data DTKS, dirinya meminta untuk mengevaluasi data tersebut guna mendapatkan data yang update. (Nathan Nababan)
