 |
| Foto: Ilustrasi/SINDOnews |
Saat ini, banyak anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas. Hal ini akan berimbas pada nasib honorer K2.
"Kami harus segera mungkin lepas dari status honorer K2. Sebab, bisa saja kami disingkirkan perlahan-lahan karena alasan dana untuk menggaji tidak ada," kata Adhim kepada JPNN.com, Minggu (22/3).
Adhim mencontohkan di daerah tempat dia bekerja di Nusa Tenggara Barat, banyak ODP yang anggarannya dipangkas.
Hal ini kata Adhim akan sangat berdampak pada honorer ke depannya. Sebab, OPD sudah tidak ada lagi pos untuk menggaji honorer.
"Contoh OPD saya dari pagu Rp 1,4 miliar, tahun 2021 pagunya menjadi Rp 500 juta. Yang miris lagi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pagunya dari Rp 1,8 miliar turun menjadi Rp 700 juta. Semua dana OPD dipangkas habis-habisan," tutur Adhim.
Dia yakin kondisi di NTB juga terjadi pada daerah lain. Dengan pagu segitu harus juga dipakai untuk kebutuhan ATK (alat tulis kantor), perjalanan dinas, dan makan minum.
Bahkan untuk pengadaan kendaraan operasional saja tidak akan bisa. Itu sebabnya akan dilakukan sistem sewa kendaraan seperti yang dilakaukan PLN dan beberapa BUMN lainnya.
Bagaimana dengan pengajian honorer? Boro-boro gaji honorer, untuk operasional OPD sudah ngos-ngosan. Imbasnya honorer akan ditiadakan 2023. Semoga kita terus semangat memperjuangkan nasib. Yang ingin tetap jadi PNS, silakan. Yang mau jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), silakan juga. Semua pilihan ada di tangan teman-teman honorer K2," tutup Adhim.(JPNN)
