 |
| Teks Poto : Anggota DPR RI Ir. Lamhot Sinaga saat diwawancarai wartawan di Sipoholon. (Darwin Manalu) |
Ir. Lamhot Sinaga menyampaikan reaksi keras terhadap penghentian pelaksanaan FDT oleh kebijakan 'tidak populer' Gubsu Edy Rahmayadi.
" Sangat disayangkan, mungkin pak gubernur tidak memahami makna secara mendalam terhadap FDT. Masyarakat yang menghuni 7 wilayah lingkar Danau Toba juga tidak akan menerima kebijakan Gubsu itu," ujar Lamhot Sinaga saat diwawancarai wartawan pada saat menghadiri acara penguburan orangtua ketua DPD Golkar Taput FL. Fernando Simanjuntak, SH MH, Kamis (16/01/2020) di Sipoholon.
Jelas Lamhot, FDT dilaksanakan bukan hanya semata-mata untuk mendatangkan wisatawan mancanegara, tetapi itu adalah sebuah tradisi pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat kultur danau yang tinggal di Tapanuli Utara, Dairi, Karo, Simalungun ,Toba Samosir , Humbang Hasundutan dan Samosir.
"Nah, makna ini mungkin tidak dipahami. gubernur hanya berpikir bahwa dilaksanakannya FDT hanya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Itu jelas salah," tegas Lamhot.
Padahal, katanya, FDT itu dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan utamanya adalah menggelar festival sebagai salah satu wujud pelestarian tradisi dan budaya. Buktinya, pelaksanaannya pun digilir oleh dan antar kabupaten.
Katanya, kalau gubernur mempunyai alasan bahwa akan dikaitkan atau dikemas dalam event yang lain dengan thema mendatangkan wisatawan, itu bukan penyelesaian masalah.
Seharusnya menurut anggota senayan itu, Festival Danau Toba harus tetap dilaksanakan.
"Formatnya mau dirobah silahkan, tapi jangan dihentikan," pinta Lamhot.
Ia melanjutkan, apabila disitu ada kreatifitas lain yang dikreasikan oleh Gubsu ataupun pemprovsu, itu tidak masalah. "Bagus - bagus aja, tetapi bukan berarti harus dihentikan," katanya.
Lamhot Sinaga kembali mengulangi perkataanya, "mungkin barangkali bahwa gubernur tidak paham atau tidak mengerti makna sebenarnya terhadap FDT itu".
"Harap diingat, FDT sarat dengan khasanah budaya dari seluruh elemen masyarakat yang bertajuk kearifan lokal yang dipertontonkan dan dapat dinikmati masyarakat umum," jelas pria yang menyelesaikan sekolah SD dan SMP di Lintongnihuta, Humbahas itu.
Kemudian menurut Lamhot, kehadiran wisatawan mancanegara ke Danau Toba bukan hanya karena Festival itu. "Itu tidak punya koneksi khusus. Sekarang bagaimana kita mengembangkan kawasan Danau Toba ini," terangnya.
Apakah kebijakan Gubsu meniadakan FDT ini sudah mengusik peradaban dan kultur masyarakat di sekitar Danau Toba? "
Nah itu tadi, paling tidak ia sudah menghentikan proses festival atau pagelaran budaya yang turun temurun. Itu yang tidak dipahami oleh mantan Pangkostrad itu, sebutnya.
Lamhot Sinaga pun mengatakan, mestinya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, mempertimbangkan kembali keputusan penghentian.
"Nah, saya berharap masih bisa dilaksanakan, karena inikan masih bulan Januari. Pak Gubsu masih punya waktu mempertimbangkan kembali terhadap penghentian FDT ini," harap politikus partai Golkar itu.
"Jika memungkinkan, itu tetap dilaksanakan tahun 2020. Kalaupun format pelaksanaannya ada kreatifitas baru, bagus bagus aja. Silahkan, gak masalah tapi jangan dihentikan." tandasnya.
Seperti diketahui, kebijakan penghentian FDT menjadi viral di jejaring media sosial face book dan grup-grup besar Whats App. Kebijakan Pemprovsu ini dianggap telah mengusik tradisi dan kultur masyarakat di kawasan Danau Toba.
Selain "membully" Gubsu, rata-rata netizen menolak keras dan mempertanyakan alasan penghentian FDT.
Sementara itu, sejumlah masyarakat juga mengusulkan agar pelaksanaan FDT sebaiknya dilaksanakan di pertengahan tahun (saat liburan panjang). Sebab, pelaksanan FDT tahun 2019 dilaksanakan tanggal 9-12 Desember. (Win)
