Pakar Hukum Bicara Leasing Bisa Sita Barang Kredit Tanpa Pengadilan

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Menurut pakar hukum, leasing bisa sita barang kredit tanpa pengadilan bila debitur mengakui ada wanprestasi atau gagal bayar. Ilustrasi. (ANTARA)

Mediaapakabar.com
Pakar Hukum Tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai perusahaan pembiayaan atau yang dulu dikenal leasing dapat menyita barang kredit dari debitur atau jaminan fidusia tanpa putusan Pengadilan Negeri (PN). Namun, ada syarat tertentu agar hal itu bisa dilakukan.

Feri mengatakan hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021. Tepatnya, pada halaman 83 paragraf 3.14.3.


Ia menjelaskan syarat agar perusahaan pembiayaan dapat menyita sertifikat jaminan fidusia tanpa putusan PN adalah debitur harus mengakui terlebih dahulu bahwa ada wanprestasi. Dengan begitu, kreditur bisa mengeksekusi langsung sertifikat tersebut.


"Jika debitur mengakui wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi tanpa putusan PN. Jadi syaratnya pengakuan dan sukarela debitur dulu," terang Feri kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/9).


Namun, jika debitur tak mengakui ada wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan lewat putusan PN. Setelah PN memutuskan bahwa ada wanprestasi, perusahaan pembiayaan (multifinance) baru bisa mengeksekusi sertifikat jaminan fidusia tersebut.


"Jika kreditur tidak merasa nyaman karena tidak ada pengakuan (wanprestasi), padahal menurut kreditur sudah wanprestasi, maka untuk eksekusi harus putusan PN," jelas Feri dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa, 07 September 2021.


Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi mengatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui putusan PN hanya sebagai alternatif atau bukan kewajiban. Hal ini berarti eksekusi bisa dilakukan tanpa pengadilan.


"Putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternatif," tutur Suwandi.


Mengutip putusan MK, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pengadilan dan secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka bisa dilakukan lewat PN.


"Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif," tulis MK dalam putusan tersebut.


Sementara, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Selain itu, eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.


"Terhadap debitur yang telah mengakui ada wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri," jelas MK. (CNNI/MC)

Share:
Komentar

Berita Terkini