Mereka menolak kebijakan 2 orang 1 kamar di hotel penginanan selama bertugas sebagaimana keputusan Gugus Tugas Percepatan Penangananan Covid-19 Sumut. Mereka juga kecewa insentif Rp 7 juta-Rp 15 juga yang dijanjikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi belum juga diberikan, meskipun sudah bekerja sebulan lebih.
Beredar kabar bahwa uang Pemprov Sumut tidak cukup membiayai biaya penginapan untuk 1 kamar hotel 1 orang petugas medis. Kabar itu pun langsung diklarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Jadi, apa masalah sebenarnya?
RS GL Tobing milik PTPN 2 tersebut, dijadikan Pemprov Sumut sebagai rumah sakit rujukan covid-19 dan yang pertama resmi dioperasikan untuk penanganan kasus covid-19 pada 29 Maret 2020. Selain uang insentif yang besarannya Rp 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum, Rp 7,5 juta untuk perawat, dan Rp 5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya, Pemprov Sumut juga harus membayar biaya kamar hotel para tenaga kesehatan itu.
Persoalannya sebenarnya hanya soal kamar. Pemprov menemukan selisih pembayaran yang besar antara kamar hotel tenaga kesehatan di RS GL Tibing dengan tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan lainnya, yaitu RS Martha Friska Multatuli Medan.
Selisihnya sekitar Rp 500 juta, atau membengkak untuk biaya kamar tenaga kesehatan RS GL Tobing. Karena selisihnya besar, Dinas Kesehatan Sumut menawarkan 2 orang 1 kamar untuk efisiensi.
Alasan efisiensi ini yang kemudian mencuat ke publik. Muncul opini seolah Pemprov Sumut tak punya uang. Saat yang bersamaan, terkuak juga ke publik bahwa uang insentif para tenaga kesehatan itu belum dibayarkan. Berkembang pula kabar bahwa Pemprov mem-PHK para tenaga kesehatan.
Mungkin sepele bagi Pemprov Sumut, namun tidak bagi publik. "Seluruh Indonesia" bahkan heboh dengan protes para tenaga kesehatan itu.
"Awaklah yang lembam2 jadinya... Seluruh Indonesia menelepon," tulis Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan dengan motion tertawa dalam balasan konfirmasi medanbisnisdaily.com, Selasa (5/5/2020).
Kenapa lembam-lembam? Karena menurut Alwi, ada oknum yang ingin suasana geger, sehingga dibuatlah seolah-olah masalah insentif, PHK, dan lainnya.
"Dari awal memang tak ada masalah yang lain. Masalah sama nakes kemarin, hanya soal kamar hotel, dari 1 orang/kamar menjadi 2 orang/kamar," balas Alwi lagi.
Disebutkannya bahwa protes tenaga kesehatan telah selesai. Mereka bersedia kembali bekerja dan menerima kebijakan 2 orang 1 kamar. RS GL Tobing tetap menerima pasien covid-19, meskipun 17 pasiennya dipindahkan ke RS Martha Friska Multatuli Medan.
Di bagian lain, rupanya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, berang dengan pemberitaan penolakan para tenaga kesehatan tersebut. Menurutnya, banyak isu yang tak karu-karuan soal ketidakberesan rumah sakit covid-19 dan tidak terawatnya para pasien covid-19.
Ada yang bilang, kata Gubernur Edy, para dokter dan suster berhenti dan tak mau lagi merawat pasien covid-19. Dan karena banyaknya informasi yang beredar, membuat dirinya sempat berpikirian negatif. Bukan mengunjungi RS GL Tobing, tapi Edy ke RS Martha Friska Multatuli Medan, untuk memastikan kondisi 32 pasien covid-19 yang dirawat dan kesiapan para tenaga medis.
Banyak isu yang menurutnya tidak karu-karuan soal ketidakberesan rumah sakit covid-19 dan tidak terawatnya para pasien covid-19. Ada yang bilang para dokter dan suster berhenti dan tak mau lagi merawat pasien covid-19. Dan karena banyaknya informasi yang beredar, membuat dirinya sempat berpikirian negatif.
"Saya sampai mengambil keputusan begini. Saya telepon itu si orang kesehatan, telepon sama si Ginting (Franciscus Direktur RS Martha Friska), saya bilang ajari saya bagaimana saya bisa merawat pasien corona. Ajarin saya, privat untuk saya secepat mungkin," kata Edy Rahmayadi dihadapan tenaga kesehatan usai meninjau kondisi pasien dan kesiapan tenaga medis di RS Martha Friska Multatuli Medan, Selasa (05/05/2020).
Tujuan Edy minta diajari adalah jika para tenaga kesehatan itu tidak bersedia merawat, maka dirinya yang merawat.
"Pada saatnya, maaf ini saya negatif thinking. Rupanya ini salah. Tapi saya harus lakukan. Saya harus segera belajar. Jadi nanti kalau aparat kesehatan ini sudah tak mau lagi menangani saudara-saudara kita, rakyat-rakyat kita yang saya cintai ini, yang sedang sudah, biar saya yang melakukan. Yang penting ajari saya. Jangan sempat saya tidak bisa, bukan malah sembuh, dia malah tak karu-karuan nanti," sebut Edy.
Namun niatnya untuk belajar itu, akhirnya diurungkannya. Sebab sudah dibuktikannya bahwa para tenaga medis bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.
"Tapi saya lihat ini oh tidak. Saya tidak, hanya ada orang-orang ajalah yang kepingin macam-macamlah, mungkin begitu," tambah Edy.
Dan saat itu, ia menyebutkan jika pembayaran insentif tenaga kesehatan yang terdaftar di Pemprov Sumut, segera dibayarkan. "Tanya saja sama mereka sendiri, uang itu dalam proses," ujar Edy menjawab medanbisnisdaily.com, seraya merinci besaran yang diterima para tenaga medis.
"Itu udah jelas. Tapi kan itu pas waktunya. Tanggal berapa di sini dibuka, 2 April, berarti jatuhnya di 2 Mei. Inilah proses, pasti mereka percaya sama saya," sebut Edy.
Lalu mengapa pembayarannya masih dalam proses?. Kadis Kesehatan Sumut Alwi Hasibuan, secara terpisah menjelaskan proses pembayaran uang insentif itu.
"Belum lengkap no rekening orang ini. Jadi saya udah perintahkan dibayar yang sudah lengkap. Yang tidak lengkap, ditinggalin aja dulu. Jangan terhambat yang sudah lengkap gara2 yang belum," ujar Alwi menjawab medanbisnisdaily.com.
Dan sebelumnya prihal ketersediaan uang Pemprov Sumut, ditegaskan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut, Ismael P Sinaga.
"Uang Pemprov Sumut ada kok, jangan khawatir, ada-ada aja," ujar Ismael santai menjawab wartawan di Medan, Senin (04/05/2020).
Lebih lanjut soal informasi bahwa karena tidak adanya uang memicu protes para tenaga medis yang bertugas menangani Covid-19 di RS GL Tobing, lagi-lagi sebut Ismael tak benar.
Menurutnya uang untuk keperluan biaya para tenaga medis yang menangani covid-19 sebagaimana terdaftar di Pemprov Sumut, ada tersedia.
"Dan bahkan sudah kami transfer ke Dinas Kesehatan Sumut, baik biaya kamar dan insentif untuk tiga bulan," ujar Ismael, tanpa menyebutkan jumlah nominalnya
Sumber :medanbisnisdaily
.jpeg)
