 |
| Bupati Nikson Nababan Narasumber di acara Talkshow.(Foto: Ganda) |
“Ini menjadi pertimbangan perlunya laboratorium. Kiranya Tapanuli
Raya ini dibekali alat-alat laboratorium sehingga pemeriksaan swab test dapat
lebih cepat," ucap Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si.
"Kita berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk pengadaan
sarana dan prasarana sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Kita juga sedang
membangun beberapa ruangan tambahan isolasi dan sedang persiapkan anggaran
untuk sarpras seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah atasan. Hal ini
sudah kita surati ke beberapa Kementerian dan juga kepada Gubernur,"
tambah Bupati Taput.
Hal ini disampaikan Bupati Taput saat sebagai Narasumber di acara
Talkshow yang diadakan oleh MNC Tri Jaya Network secara live streaming dengan
topik: Polemik PSBB, Mudik dan Bansos, di ruang Kerjanya Kantor Bupati-Tarutung
(Sabtu, 02/05).
Narasumber pada kesempatan tersebut yakni Staf Khusus Wakil
Presiden Ikshan Abdullah, Walkot Kendari, Walkot Bekasi, Wawalkot Bandung,
Bupati Bogor, Walbup Kebumen.
Bupati Taput memaparkan beberapa langkah yang telah dilaksanakan
Pemkab Taput dalam penanganan covid-19 seperti himbauan untuk tidak mudik,
wajib pakai masker, membuat posko perbatasan kabupaten dan juga desa termasuk
pemberian bantuan maupun BLT.
"Walaupun belum PSBB, sejak Maret kita sudah buat posko di
perbatasan kabupaten dengan pengawasan melekat bersama TNI dan Polri. Kita
sedang persiapkan tempat karantina per kecamatan bagi masyarakat yang terpaksa
harus pulang kampung, mereka wajib isolasi mandiri. Sudah beberapa bulan ini
kita melakukan himbauan agar tidak ada kegiatan yang menghadirkan massa,”
ujarnya.
Bupati Taput menambahkan,pihaknya bersama Forkopimda terus melakukan
sosialisasi di setiap pasar yang sudah disediakan wastafel dan membagi masker.”
Kita juga petakan mahasiswa asal Taput yang tidak mudik akan diberikan bantuan
demikian juga sebaliknya kita memberikan bantuan kepada mahasiswa di daerah
kita yang berasal dari luar Taput yang tidak pulang kampung," tambah
Bupati.
Terkait Bantuan Sosial untuk masyarakat, Bupati mengatakan perlu
koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Desa.
"APBD boleh digunakan memberikan bantuan kepada warga yang belum tercover
bantuan dari Pusat dan demikian juga Dana Desa digunakan bagi warga yang belum
terbantu," ujar Bupati mengakhiri penjelasannya.
Menanggapi pembahasan para Kepala Daerah, Staf Khusus Wapres
menjelaskan bagaimana kebijakan pusat dapat dijalankan dan di implementasikan
oleh Pemerintah Daerah. "Perhatian kita fokus pada dampak sosial dari
pandemi ini agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan," ucap
Ikshan Abdullah.(ganda)
.jpeg)