 |
Pasalnya penyaluran bantuan covid 19 melalui ADD di Nagori tersebut khususnya di Huta III Bukit Kataran oleh Gamotnya hanya disalurkan kepada orang orang terdekatnya yang masih ada hubungan kekerabatan, mirisnya lagi ada juga yang berstatus PNS di lingkungan keluarganya yang mendapat bantuan tersebut.
Sehingga hal ini sangat ironi dengan maksud dan tujuan dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat ataupun warga yang betul betul sangat membutuhkan apalagi disaat pandemi covid 19 ini, dimana warga dihimbau untuk berdiam diri dirumah.
Hal ini disampaikan salah seorang warga Huta III Bukit Kataran Nagori Rabuhit yang tak ingin identitasnya disebutkan kepada awak media, Sabtu (11/4/2020) sekira pukul 13.25 WIB disalah satu warung kopi diseputaran Dolok Kataran.
"Masak yang dapat keluarga gamotnya semua, mertua perempuannya PNS pun dapat bang, gak percaya mintalah abang datanya sama gamot itu, bahkan masih banyak di kampung ini yang lebih berhak dapet malah gak kebagian, gimana itu bang,"jelasnya kepada awak media
Menyikapi hal itu, salah satu praktisi hukum dari Rekan Joeang Adv. G. Ramadhani, SH mendesak aparat terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap aparatur desa yang telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan disaat wabah corona seperti sekarang ini.
"laporan warga ini harus ditindak lanjuti oleh aparat terkait, jangan dengan kejadian ini menjadi ladang mereka menyalahgunakan anggaran, yang sedianya untuk warga yang membutuhkan justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongannya,"jelasnya.
Sementara Pangulu Nagori Rabuhit Siswadi saat dikonfirmasi awak media tidak dapat dihubungi dan melalui Gamot Huta III Bukit Kataran Debi Pratama juga saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler tidak mengangkat walau terdengar nada sambung, begitu juga saat dikirim pesan aplikasi whatsapp tidak menjawab walaupun sudah dibacanya.
(Bang/034)
.jpeg)
