Sofyan Djalil. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu |
Dia menyebut, keempat jenis pelayanan tersebut dapat mengurangi antrean masyarakat yang ingin mengurus segala hal terkait pertanahan di kantor hingga 30 sampai 40 persen.
"Ada 4 layanan yang kami perkenalkan, seperti layanan cek tanah, HT elektronik dan lainnya. Itu secara teori mengurangi antrean di ATR/BPN 30 hingga 40 persen," ungkapnya di Jakarta, Kamis (31/10) dilansir liputan 6.com.
Secara perlahan, seluruh kantor ATR/BPN di Indonesia akan terdigitalisasi hingga tahun 2025. Hal ini demi akomodasi keperluan masyarakat tentang pertanahan lebih efektif dan akurat.
"Pak Presiden kan mengatakan digital itu melayani, bagaimana kita gunakan pendekatan IT sehingga pelayanan publik tentang tata ruang dan pertanahan lebih baik, transparan dan cepat," imbuhnya.
Dengan terus digenjotnya digitalisasi ini, diharapkan target Kementerian ATR/BPN dalam menghimpun seluruh data tanah di Indonesia pada 2025 akan terwujud.
(ar)