Mediaapakabar.com-Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, roda pemerintahan baik di tingkat Kepala Lingkungan, Kelurahan, Camat, OPD dan di Kesekretariat Pemko Medan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun Wali Kota Medan tidak berada di tempat karena ada proses hukum yang dijalaninya.
“Pemko Medan harus melayani masyarakat baik tingkat kepling, lurah, camat, OPD dan juga di kesekretariatan tidak boleh fakum, walau atasannya tidak berada di tempat karena masih menjalani proses hukum terkait OTT KPK,” kata Hasyim kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2019).
Memang, lanjutnya, pihaknya merasa prihatin melihat kondisi yang menimpah orang nomor satu di ibu kota propinsi Sumatera Utara ini.
Oleh karena itu, untuk ke depannya diminta para calon kepala daerah yang akan bertanding pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 mendatang harus benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Kalau kita ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat, maka kita akan dilindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam hati kita,” ujar Ketua DPRD Kota Medan priode 2019-2024.
Dia juga meminta kepada seluruh pejabat Pemko Medan agar tetap menjalankan program pembangunan Kota Medan yang sudah ditetapkan di dalam APBD.
“Gunakanlah dengan sebaik-baiknya anggaran yang sudah dialokasikan di APBD. Sebab, jika takut menggunakannya kasihan rakyat tidak merasakan hasil pembangunan yang semua itu dari rakyat,” sebutnya.
Pokoknya kita mau, tambah Hasyim, seluruh pejabat Pemko Medan harus berani menggunakan anggaran APBD untuk pembangunan dalam segala bidang. Dan pembangunan di Kota Medan harus berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
“Kita tidak mau mendengar, ada pejabat yang enggan menggunakan anggaran APBD. Uang rakyat harus dinikmati rakyat, dengan demikian pergunakanlah itu. Kalau benar kenapa takut. Yang takut itulah, bisa dikatakan pengecut dan tidak bertanggung jawab.
Nah, kita tidak mau hal semacan itu,” tegasnya. Seraya mengatakan, pihaknya akan maksimalkan pengawasan kinerja eksekutif demi Kota Medan.
Disinggung soal citra Kota Medan pasca OTT Wali Kota Medan, Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan, citra Pemko Medan turun rakyat Indonesia.
Bercermin dengan kejadian ini, sudah saatnya revolusi mental dan birokrasi di jajaran Pemko Medan harus dilakukan. “Hal ini tujuannya, supaya OTT-OTT tidak ada lagi di Kota Medan,” harapannya.
Disamping itu, diimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap tenang, walau KPK telah menetapkan Wali Kota Medan tersangka kasus korupsi.
“Tapi demikian, kita masih menunggu proses hukum selanjutnya. Pokoknya, kita tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan isu-isu yang membuat kisruh,” pintanya. (*Sugandhi Siagian)
.jpeg)