 |
| Ist |
"Bahwa saldo rekening saya dalam batas nominal yang wajar sebagai pengacara yang juga kerap melakukan penelitian," ungkap Veronica saat dilansir dari Republika, Minggu (15/9/2019).
Veronica mengatakan, dirinya melakukan transaksi penarikan uang di Papua saat berkunjung ke sana. Tapi, kata dia, transaksi itu dilakukan dengan nominal yang sewajarnya untuk biaya hidup sehari-hari.
Ia juga mengaku hanya pernah ke Surabaya satu kali dalam seumur hidupnya. Itu dilakukan ketika Veronica melakukan pendampingan terhadap kliennya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 1 Desember 2018. Ia berada di sana selama empat hari.
"Saya tidak ingat bila pernah menarik uang di Surabaya. Apabila saya sempat pun ketika itu, saya yakin maksimal hanya sejumlah batas sekali penarikan ATM untuk biaya makan dan transportasi sendiri," katanya.
Menurut Veronica, pemeriksaan rekening pribadi miliknya tidak ada sangkut paut dengan tuduhan pasal yang disangkakan kepadanya. Karena itu ia menilai, hal tersebut adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kepolisian.
"Apalagi kemudian menyampaikannya ke media massa dengan narasi yang teramat berlebihan," ujar dia.
Ia berpendapat, waktu dan energi yang Indonesia alokasikan untuk menyampaikan propaganda negatif selalu jauh lebih besar ketimbang yang betul-betul digunakan untuk mengusut dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang saat ini terjadi di Papua. Aparat, kata dia, sedang melakukan metode "shoot the messenger" untuk kasus ini. Metode itu adalah ketika tidak mampu dan tidak mau mengusut pelanggaran/kejahatan HAM yang ada, maka seranglah saja si penyampai pesan itu.
"Papua adalah salah satu wilayah yang paling ditutup di dunia ini. Dan kembali saya tegaskan, kriminalisasi terhadap saya adalah rangkaian dari upaya negara untuk terus membungkam informasi yang keluar dari Papua," ujarnya.(ni)
.jpg)
