 |
| Ist |
"Kita mengharapkan pimpinan MPR yang akan datang adalah orang-orang yang memiliki komitmen melanjutkan agenda sekarang ini melaksanakan amandemen UUD 45. Jadi, sikap dan kepentingan PDI Perjuangan itu pada agenda strategis MPR," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah saat dilansir dari Liputan6, Sabtu (3/8/2019).
Karenanya, jika sudah berkumpul dengan parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya, PDIP akan mengusulkan proposal amandemen terbatas dilanjutkan pada periode mendatang.
"Sebagai satu syarat untuk koalisi menyusun pimpinan MPR. Jadi, syarat agenda strategis MPR akan diusulkan oleh PDIP pada pembicaraan mengenai kesepakatan menyusun pimpinan MPR itu, sehingga yang terpenting adalah kesepakatan mengenai agenda amandemen terbatas itu," jelas Basarah.
Saat ditanyakan apakah namanya yang akan menjadi Ketua MPR selanjutnya, Basarah berkilah."Kalau menyangkut siapa yang ditugaskan sebagai pimpinan MPR dari PDIP, berlaku kaidah hak prerogatif Ketua Umum PDIP. Baik di kabinet maupun MPR, DPR, kader yang ditugaskan menjadi prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga saya belum pada posisi menyampaikan komentar lebih lanjut karena belum ada arahan dari Bu Mega," pungkasnya. (ni)
