 |
| Ist |
Dilansir dari Kompas, Rabu (7/8/2019) kasus ini bermula pada periode tahun 2017, pihak UPT RSUD Lembang mengklaim dana BPJS sebesar Rp 5,5 miliar. Sehingga jumlah dana klaim BPJS RSUD Lembang mulai dari tahun 2017 sampai Bulan September 2018 yang masuk ke rekening RSUD Lembang adalah sebesar Rp 11,4 miliar.
Setelah dana klaim BPJS masuk ke rekening, oleh pihak RSUD Lembang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat.
"Namun terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala dan bendahara RSUD Lembang dengan cara tidak menyetorkan sebagian dana klaim BPJS tahun 2017 sampai bulan September 2018," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dana klaim BPJS UPT RSUD Lembang yang disetorkan ke kas daerah berdasarkan bukti surat tanda setoran dari tahun 2017 hingga September 2018 hanya sebesar Rp 3,7 miliar.
"Sehingga terdapat dana BPJS yang tidak disetorkan oleh UPT RSUD Lembang ke Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat dan menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,7 miliar," ungkap Truno.
Berdasarkan hasil pengembangan, uang tersebut dibelikan untuk keperluan kedua tersangka berupa barang seperti guci, tas, hiasan dinding, perlengkapan mebel hingga dua bidang tanah dengan luas masing-masing 120 meter persegi dan 132 meter persegi di Provinsi Jambi.
Atas perbuatanya, kedua tersangka dijerat Pasal 2, 3 dan Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Kasus ini pun telah dilimpahkan ke Kejati hingga menunggu persidangan. (ni)
