 |
| Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Foto PojokSatu.id |
Dalam surat tersebut, SBY melarang kadernya berkegiatan yang bertentangan dengan konstitusi usai pemilu 2019.
Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, surat tersebut tidaklah benar, alias hoaks.
“Itu hoaks, tidak benar,” ujar Ferdinand saat dihubungi seperti yang dikutip dari Pojoksatu.di, Kamis (18/4).
Ferdinand memastikan tidak ada pertemuan elite Partai Demokrat di DPP.
Sehingga ia mempertanyakan kenapa sampai ada hoaks yang menyebut kader Demokrat bakal berkumpul menindaklanjuti surat dari SBY itu.
“Kami tidak menerima perintah seperti itu dari Ketum. Tidak ada,” katanya.
Adapun pesan yang beredar melalui layanan pesan WhatApps itu menyebutkan seluruh kader Partai Demokrat agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional.
Berikut surat SBY dimaksud yang diterima awak media.
Dari : Ketum PD
Kepada :
1. Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian PD
2. Kawanbin PD
3. Kawanhor PD
4. Waketum PD Syarief Hasan
1. Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian PD
2. Kawanbin PD
3. Kawanhor PD
4. Waketum PD Syarief Hasan
Tembusan : Dankogasma PD
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
.jpg)
