 |
| Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Joni Supriyanto yang dibacakan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Mayjen Joko Purnomo pada Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) TNI Tahun 2019 diikuti 145 peserta di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur Rabu (6/3/2019).Doc:apakabar |
Mediaapakabar.com-Satuan penegak hukum TNI memiliki komitmen untuk memperkuat soliditas dan mampu bersinergi.
Begitu juga dengan sumber daya manusia, aparat penegak hukum dituntut untuk profesional, solid dan berintegritas terhadap tugasnya.
Demikian amanat tertulis Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Joni Supriyanto yang dibacakan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Mayjen Joko Purnomo pada Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) TNI Tahun 2019 diikuti 145 peserta di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur Rabu (6/3/2019).
“ Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis diantisipasi oleh TNI dengan mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional, modern dan tangguh."
Menurut Letjen Joni Supriyanto, khusus bidang hukum, satuan penegak hukum di lingkungan TNI harus cepat menyesuaikan diri, membangun satuan dan aparat penegak hukum dengan kualifikasi sumber daya manusia berbasis kompetensi, untuk mencapai standar prajurit yang profesional, berjiwa satria, militan dan loyal.
Kasum TNI juga mengatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah tepat dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
Menurutnya, hal ini sangat sesuai dengan tema Rakorniskum yang diangkat “Dilandasi Profesionalisme dan Sinergitas, Babinkum TNI beserta Komunitas Hukum TNI, Siap Melaksanakan Tugas Pokok TNI”
“ Kompleksitas permasalahan yang ada saat ini, telah berkembang cepat dan membutuhkan metode atau pola penanganan tertentu,namun tetap berprinsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan militer guna mendukung tugas pokok TNI."
Kasum TNI mengingatkan pula bahwa dalam kerangka integrated criminal justice system, agar semakin ditingkatkan upaya-upaya nyata untuk mewujudkan peradilan yang jujur, benar, dan adil.
“ Menjaga independensi dalam tercapainya pemberian bantuan hukum dan dukungan hukum serta percepatan proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI secara tepat." (*/zih)
