Mediaapakabar.com - Pengamat Kebijakan Publik Centre of Youth and Population Centre (CYPR) Boedi Rheza menyoroti soal harapan calon presiden dari PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo yang menginginkan gaji guru mencapai Rp 30 juta per bulan.
Boedi menyampaikan apa yang diinginkan Ganjar sudah tepat dan rasional. Sebab, sudah selayaknya guru diberikan gaji besar mengingat sumbangsihnya yang tinggi. Guru juga merupakan pilar bagi keberhasilan pendidikan dan kemajuan bangsa.
Meski demikian, penghargaan yang diterima guru masih rendah. Hal Ini terlihat dari rendahnya jumlah pendapatan guru-guru honorer atau yang bekerja di daerah terpencil. Tak jarang guru dibayar jauh di bawah upah minimum di daerahnya. Jika dibandingkan Singapura, gaji guru di Indonesia lebih rendah 20 kali lipat.
"Jika melihat level gaji guru-guru negara tetangga, Indonesia termasuk pada tingkat yang rendah. peningkatan gaji guru tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/9/2023).
Boedi pun mengapresiasi upaya Ganjar dalam mensejahterakan guru yang dilakukan semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menyamakan tingkat gaji guru dengan upah minimum yang berlaku. Dengan begitu, guru dapat menutupi kebutuhan minimum per bulannya dan tidak terjerat dengan permasalahan lain seperti pinjaman online.
Menurut Boedi, kepedulian ini mencerminkan Ganjar sebagai sosok yang mengedepankan kemajuan dunia pendidikan. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, guru pun dapat berkonsentrasi untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa.
Di samping itu, persoalan seperti guru yang terjerat pinjaman online (pinjol) dapat semakin diminimalisir. Sebagai catatan, pihak yang terjerat pinjol illegal saat ini adalah guru, yang menurut OJK mencapai 42%.
Soal gaji guru, Boedi menjelaskan kenaikan tingkat gaji dapat disesuaikan pada tingkat upah minimum di masing-masing daerah. Peningkatan gaji tersebut juga dapat dilakukan dengan mengalihkan subsidi seperti subsidi BBM.
Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memperbesar porsi bantuan pusat kepada daerah melalui proporsi dana pendidikan. Adapun selama ini, porsi dana pendidikan juga ada pada bimbingan teknis atau diklat di instansi pemerintah.
Boedi mengungkapkan jika rencana ini dapat dilakukan secara efisien, misalnya dengan mengoptimalkan fungsi lembaga pelatihan negara, maka proporsi biaya pelatihan tersebut dapat dialihkan untuk membantu pendanaan gaji guru.
"Dengan alokasi anggaran yang efisien dan tepat, maka kenaikan gaji guru dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak membebani keuangan pusat maupun daerah," imbuh Boedi.
Ia menambahkan inisiatif yang dilakukan Ganjar juga dapat dilakukan oleh daerah lain dan ditingkatkan menjadi kebijakan nasional. Pasalnya, kenaikan secara bertahap juga menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan dengan tidak membebani keuangan negara.
"Setidaknya penyamaan tingkat gaji guru dengan tingkat upah minimum merupakan langkah yang baik. Di satu sisi, kenaikan tersebut dapat ditutupi oleh daerah dengan mengalokasikan kembali anggaran pendidikan lain yang tidak efisien seperti pelatihan yang banyak dilakukan di tempat-tempat berbiaya tinggi," tutupnya. (DTC/MC)
