Masyarakat Adat Tano Batak Gelar Aksi, Minta Pemerintah Tutup TPL di Kawasan Danau Toba

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Puluhan masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu, 24 November 2021.

Mediaapakabar.com
Puluhan masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu, 24 November 2021.

Mereka meminta agar pemerintah Provinsi Sumut mendukung dan bekerjasama dalam menyelamatkan Tano Batak yang menjadi ruang hidup yang aman dan nyaman bagi semua makhluk. 


Aksi Gerakan Rakyat Tutup TPL ini tak hanya digelar di Kota Medan, namun aksi ini juga serentak dilakukan di depan Gedung Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investigasi (Menko Marves), Jakarta Pusat.


Pimpinan Aksi Abdul Halim Sembiring mengatakan, Tano Batak yang indah penuh berkah oleh Yang Maha Kuasa dan diwariskan oleh nenek moyang. Danau, sungai, gunung, hutan mengandung banyak kekayaan. 


"Jaminan masa depan, memberikan kehidupan untuk bangso Batak. Dari sawah dan ladang masyarakat adat memetik makanan sehat. Sumber daya alam dan tanah yang subur menjamin kehidupan hingga generasi yang akan datang. Tano Batak dianugerahi alam yang indah, Kawasan Danau Toba beruntung atas kemewahan itu," katanya.


Namun, sambungnya, sekarang Tano Batak tak luput dari bencana. Semakin hari semakin terpuruk. Danau Toba semakin surut. Salah satu penyebab keterpurukan Tano Batak adalah akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL).


"Sejak berdirinya tahun 1986, PT Inti Indorayon Utama yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari ini telah memperoleh izin konsesi seluas 167.912 Ha. Izin yang berada di 12 Kabupaten di sekitaran Danau Toba tersebut telah merampas hak-hak masyarakat adat, petani, hak masyarakat umum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Tano Batak," tegasnya.


Lanjut dikatakannya, beroperasinya PT. TPL telah mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat adat Batak Toba turut terpuruk. Kehidupan yang damai dan rukun di kampung-kampung dipecah – belah. Sumber daya alam yang melimpah hilang. 


"Ancaman dan tantangan tak jarang terjadi. Alam pegunungan yang sebelumnya ditumbuhi oleh tanaman tanaman alam yang terbukti mampu menjaga kandungan air kini telah habis dikarenakan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan,” ujarnya.


Halim juga menyayangkan kepada Pemerintah yang abai dan seolah-olah melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang terjadi. Konflik seringkali terjadi karena tindakan provokasi dan adu domba oleh pihak PT. TPL. 


"Sudah banyak masyarakat yang telah menjadi korban kekerasan, luka dan dipenjara. Tidak hanya itu, korban jiwa juga sudah ada. Tindakan kriminalisasi terus terjadi dialami masyarakat ataupun para aktivis yang membela masyarakat," pungkasnya.


Adapun tuntutan yang disampaikan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak)Tutup TPL yakni : 


- Cabut Izin Operasional PT TPL 

- Cabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari wilayah adat.   

- Wujudkan reforma agraria sejati.

- Hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak. 

- Segera usut tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan PT TPL kepada masyarakat adat.  

- Usut tuntas dugaan manipulasi ekspor PT TPL yang terjadi selama ini.  

- Selamatkan Tano Batak dari limbah TPL.  

- Selamatkan Hutan Tano Batak dari aktivitas penggundulan hutan oleh TPL. (MC/Red)

Share:
Komentar

APAKABAR TV

Berita Terkini