Ekonomi Sumut Diprediksi Naik 2,5 Persen

Aris Rinaldi Nasution
Kali Dibaca
Ket Foto : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Soekowardojo (empat dari kanan) di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Sumut, Rabu (24/11/2021).

Mediaapakabar.com
Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara akan mengalami pertumbuhan positif di angka 2,5 persen hingga 3,3 persen pada 2021.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Soekowardojo di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Sumut mengatakan, tahun ini akan ada kenaikan sekitar 2,5 hingga 3,4 persen.


"Tahun depan pun saya optimis pertumbuhan bisa lebih terakselerasi lagi," katanya di Medan, Rabu, 24 November 2021.


Dia menjelaskan, akselerasi tersebut akan didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan  pertumbuhan ekonomi global yang menguat. Bahkan, pihaknya optimis pencapaian herd immunity pada Maret 2022 seiring akselerasi vaksinasi mendorong perbaikan ekonomi.


"Dari sisi investasi swasta, pada tahun 2022 diperkirakan akan semakin terakselerasi seiring iklim investasi yang kondusif tercermin dari kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan tenaga kerja yang kompetitif. Hal ini didukung oleh upaya implementasi Peraturan Daerah turunan Undang-Undang Cipta Kerja," jelas Soeko. 


Sementara dari sisi eksternal, perbaikan ekonomi global terutama negara mitra dagang akan mendorong permintaan komoditas ekspor. Utamanya kelapa sawit, karet, dan kopi di tengah harga komoditas yang diperkirakan masih tinggi. 


Seiring dengan perbaikan di sisi permintaan, seluruh lapangan usaha utama diperkirakan mengalami akselerasi pada tahun 2022. Pelonggaran pembatasan kegiatan di setiap kabupaten/kota yang disertai terkendalinya kasus pandemi COVID-19 diprediksi mampu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai sektor," pungkasnya.  


Sejalan dengan pemulihan ekonomi, tekanan inflasi Sumut diprakirakan meningkat pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh permintaan masyarakat yang menguat seiring membaiknya pendapatan dan perekonomian. Oleh karena itu, koordinasi pengendalian inflasi perlu tetap diperkuat untuk memastikan pencapaian target inflasi di 2022.


"Di bidang sistem pembayaran, perluasan implementasi digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan. Penggunaan sistem nontunai secara aktif dan elektronifikasi transaksi pemda akan terus ditingkatkan dalam wadah koordinasi TP2DD," tuturnya.


Dengan diluncurkannya layanan BI-FAST pada akhir tahun ini, berbagai upaya publikasi dan edukasi akan dilakukan untuk meningkatkan literasi dan akseptasi masyarakat terhadap layanan BI-FAST.


"Berbagai program pengembangan serta implementasi digitalisasi UMKM seperti literasi digital, penggunaan e-commerce, penggunaan QRIS, dan pemberdayaan ekonomi pesantren, menjadi agenda krusial karena berdampak pada proses pemulihan ekonomi," ujarnya. (IK)

Share:
Komentar

APAKABAR TV

Berita Terkini