|
Follow Us :

LBH Medan : Pemberian Label Penerimaan Bantuan Sembako Masyarakat Terdampak Covid 19 Adalah Pelanggaran HAM

Kali Dibaca




Foto :Istimewa
Mediaapakabar.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendukung penuh upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19,  dengan cara melakukan Physical Distancing, Rajin Mencuci Tangan, berkerja dari rumah, belajar dari rumah demi kesalamatan masyarakat. 

Bahwa adanya Covid 19 sangat mengancam perekonomian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya kota Medan.  Mengatasi hal tersebut pemko Medan telah mengambil kebijakan yang salah satunya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu dikota Medan. 

"Hal ini tentu sepenuhnya kita dukung. Namun dalam proses penyaluran bantuan tersebut ternyata telah beredar berita dan juga foto-foto orang yang menerima  bantuan dengan memegang kertas yang bertuliskan  yang isinya “SAYA KELUARGA TIDAK MAMPU PENERIMA BANTUAN KELURAHAN yang saat ini berdar luas di media sosial, terkhusus untuk kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia dan Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan)," kata pengurus  LBH Medan Irvan Sahputra dan Maswan Tambak melalui rilisnya , Rabu (8/4).

Menurut LBH Medan , hal ini tentu sangat mengagetkan , dimana disaat masa sulit seperti ini pemko Medan masih sanggup membuat hal semacam itu dan LBH Medan menilai perbuatan demikan telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Bahwa  amanat UUD 1945 yang mengharuskan negara melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan sebagaimana dalam asas“Salus Populi Suprema Lex Esto  yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi bahkan lebih tinggi dari Konstitusi. 

LBH Medan menilai ,pemberian bantuan sembako yang dilakukan pemko medan dengan tulisan tersebut telah melukai dan menciderai hati masyarakat serta telah merendahkan Harkat dan Martabat setiap manusia dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan namun harus difoto sambil memegang tulisan yang menurut LBH medan tidak layak harus dilakukan.

LBH Medan menilai perbuatan pemko medan tersebut telah memberikan label negaif terhadap masyarkat penerima bantuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak Pemko dan jajaranya. 

Untuk itu LBH Medan meminta Pemko Medan meminta maaf kepada masyrakat dan tidak mengulanginya lagi. Dikarenakan hal tersebut telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.(rel)

Komentar

Berita Terkini