|

Ini Harta Kekayaan 10 Capim KPK....

Kali Dibaca
Ist
Mediaapakabar.com- 10 nama calon pimpinan KPK sudah diumumkan Panitia Seleksi (Pansel). Mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi mulai dari polisi, jaksa, internal KPK, hingga dosen.

Para capim KPK itu sudah melewati berbagai seleksi. Pansel bahkan menggandeng sejumlah lembaga negara untuk menelusuri rekam jejak.

KPK menjadi salah satu lembaga yang turut menelusuri rekam jejak. Hasilnya, beberapa capim KPK diberi catatan. Salah satunya terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berikut daftar kekayaan 10 capim yang dilansir dari kumparan, Jumat (13/9/2019) dari situs KPK:
1. Alexander Marwata (pelaporan 27 Februari 2019)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 3.044.036.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 243 m2/180 m2 di Tangerang Selatan
b. Tanah dan bangunan seluas 650 m2/200 m2 di Kota Tangerang Selatan
- Lima Kendaraan bermotor senilai Rp 414.500.000 yakni:
a. Sepeda Ontel Sport
b. Motor Honda Kirana
c. Mobil Toyota Rush
d. Motor Honda Beat
e. Mobil Chevrolet Captiva
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 172.550.000
- Surat berharga: Rp 540.397.576
- Kas dan setara kas: Rp 796.661.711
- Utang: Rp 1.000.000.000
- Total harta: Rp 3.968.145.287

Catatan:
Dalam laman KPK, Alex tercatat sudah 6 kali melaporkan LHKPN. Mulai dari pelaporan saat menjadi Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP (2006), Auditor Muda pada Deputi Investigasi BPKP (2011), hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2015), dan tiga kali melapor sebagai Wakil Ketua KPK.

2. Firli Bahuri (pelaporan 29 Maret 2019)
Firli Bahuri. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
- Delapan tanah dan bangunan senilai Rp 10.443.500.000, yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 317 m2/184 m2 di Bekasi
b. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
c. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
d. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
e. Tanah seluas 300 m2 di Kota Bandar Lampung
f. Tanah dan bangunan seluas 250 m2/87 m2 di Bekasi
g. Tanah dan bangunan seluas 612 m2/342 m2 di Bekasi
h. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/360 m2 di Bekasi
- Lima kendaraan bermotor senilai Rp 632.500.000, yakni:
a. Motor Honda Vario
b. Mobil Corolla Altis
c. Mobil Toyota LC Rado
d. Mobil KIA Sportage
e. Motor Yamaha N-Max
- Kas dan setara kas: Rp 7.150.424.386
- Total harta: Rp 18.226.424.386

Catatan:
Dari laman KPK, Firli tiga kali tercatat melaporkan harta kekayaannya. Yakni selaku Wakapolres Lampung Tengah (2002), Kapolda NTB (2017), dan Deputi Penindakan KPK (2018).

3. I Nyoman Wara (pelaporan 29 Maret 2019)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 884.700.000 yakni:
a. Tanah seluas 550 m2 di Bogor
b. Tanah dan bangunan seluas 142 m2/140 m2 di Tangerang Selatan
c. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/48 m2 di Gianyar, Bali
- Empat kendaraan bermotor senilai Rp 277.000.000, yakni:
a. Motor Honda
b. Mobil Honda Mobilio
c. Mobil Suzuki Katana
d. Motor Yamaha R15
- Harta bergerak lainnya: Rp 72.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 751.216.713
- Utang senilai: Rp 310.000.000
- Total harta: Rp 1.674.916.713

Catatan:
Dalam laman KPK, Nyoman Wara tercatat sudah empat kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Banten Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK (2012), Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif BPK (2016), serta dua kali melapor terkait jabatan Auditor Utama BPK (2017 dan 2018).

4. Johanis Tanak (pelaporan 28 Juni 2019)
Johanis Tanak. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
- Empat tanah dan bangunan senilai Rp 4.574.648.000 yakni:
a. Tanah seluas 224 m2 di Karawang
b. Tanah seluas 90 m2 di Kota Jakarta Timur
c. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/150 m2 di Kota Jakarta Timur
d. Tanah seluas 171 m2 di Kota Jakarta Timur
- Empat kendaraan bermotor senilai Rp 297.000.000 yakni:
a. Mobil Toyota Corolla
b. Mobil Honda CR-V
c. Motor Yamaha Mio
d. Mobil Willys Universal CJ-7
- Harta bergerak lainnya: Rp 32.300.000
- Kas dan setara kas: Rp 3.436.459.121
- Total harta: Rp 8.340.407.121

Catatan:
Dalam laman KPK, Tanak tercatat dua kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni selaku Koordinator Jaksa pada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (2011) dan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (2018).

5. Lili Pintauli Siregar (pelaporan 29 Maret 2018)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 331.231.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 90 m2/46 m2 di Tangerang Selatan
b. Tanah dan bangunan seluas 189 m2/36 m2 di Deli Serdang
- Satu motor Honda senilai Rp 6.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 2.301.899
- Utang senilai: Rp 269.000.000
- Total harta: Rp 70.532.899

Catatan:
Dalam laman KPK, Lili tercatat dua kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni sebagai anggota LPSK (2013) dan Wakil Ketua LPSK (2017). Pada laporannya yang terakhir, KPK menyatakan laporan tersebut tidak lengkap.

6. Nawawi Pomolango (pelaporan 26 Maret 2019)
- Tiga tanah dan bangunan senilai Rp 1.250.000.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/40 m2 di Bolaang Mongondow
b. Tanah dan bangunan seluas 80 m2/25 m2 di Bolaang Mongondow
c. Tanah seluas 1200 m2 di Bolaang Mongondow
- Satu mobil Toyota Innova senilai Rp 300.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 28.800.000
- Kas dan setara kas: Rp 303.000.000
- Harta lainnya: Rp 12.000.000
- Total harta: Rp 1.893.800.000

Catatan:
Dalam laman KPK, Nawawi tercatat lima kali melaporkan harta kekayaannya. Yakni sebagai hakim PN Balikpapan (2002), hakim PN Makassar (2008), Ketua PN Poso (2011), Ketua PN Jakarta Timur (2016), dan hakim PT Denpasar (2018).

7. Nurul Ghufron (pelaporan 23 April 2018)
- Tiga tanah dan bangunan senilai Rp 1.165.000.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 262 m2/250 m2 di Jember
b. Tanah seluas 630 m2 di Jember
c. Tanah dan bangunan seluas 105 m2/105 m2 di Jember
- Dua kendaraan bermotor senilai Rp 161.000.000, yakni:
a. Mobil Suzuki Ertiga
b. Motor Beat F1
- Harta bergerak lainnya: Rp 127.977.500
- Kas dan setara kas: Rp 629.799.749
- Utang: Rp 251.000.000
- Total harta: Rp 1.832.777.249

Catatan:
Dalam laman KPK, Nurul Ghufron dua kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kedua pelaporan tahun 2015 dan 2017 itu terkait jabatan dia sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Roby Arya Brata (pelaporan 2 April 2019)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 520.680.000 yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/120 m2 di Kota Depok
b. Tanah dan bangunan seluas 30 m2/30 m2 di Kota Jakarta Utara
- Satu mobil BMW 318i senilai Rp 50.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 5.800.000
- Kas dan setara kas: Rp 1.256.124.592
- Total harta: Rp 1.832.604.592

Catatan:
Dalam laman KPK, Roby tiga kali melaporkan harta kekayaannya selaku pejabat di Sekretariat Kabinet.
Yakni Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (2015), Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan (2017), dan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha (2018).

9. Sigit Danang Joyo (pelaporan 27 Maret 2019)
- Dua tanah dan bangunan senilai Rp 1.440.792.000, yakni:
a. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/100 m2 di Tangerang Selatan
b. Tanah dan bangunan Seluas 135 m2/87 m2 di Tangerang Selatan
- Empat kendaraan bermotor senilai Rp 301.500.000, yakni:
a. Motor Honda Beat
b. Mobil Honda Freed
c. Motor Yamaha N-Max
d. Mobil Suzuki Vitara 4x4
- Harta bergerak lainnya: Rp 225.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 1.001.500.000
- Total harta: Rp 2.968.792.000

Catatan:
Dalam laman KPK, Sigit sudah tiga kali melaporkan harta kekayaan. Yakni terkait jabatannya selaku Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak (2014-2017-2018).

Satu capim lainnya ialah Luthfi Jayadi Kurniawan. Namun ia tercatat bukan merupakan Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan penyelenggara negara.(ni)
Komentar

Berita Terkini