.jpg) |
| Walikota Rico pertemuan dengan Ketua Pengadilan Agama A Rahim. (foto : dok) |
Mediaapakabar.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pengadilan Agama Medan sedang menjajaki kerja sama terkait tindakan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bercerai. Salah satu poinnya bagaimana tanggung jawab seorang ASN terhadap anaknya jika bercerai.
Hal itu dikemukakan Wali Kota Medan Rico Waas saat pertemuan dengan Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota Medan Abdul Rahim, di Balai Kota Medan, baru-baru ini.
" Memang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kita siapkan konseling bagi ASN. Kami mediasi agar mereka mengurungkan niat berpisah atau bercerai. Ini rencana yang baik, untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya. Karena bagaimana pun itu tetap jadi tanggung jawab orang tuanya," ungkap Rico.
Ada kemungkinan, katanya, jika seorang ASN bercerai dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, gajinya dipotong.
Sehubungan dengan itu, Wali Kota Rico Waas memerintahkan jajaran di bawahnya, mulai dari camat, lurah sampai kepala lingkungan (kepling) untuk mendata warga yang kemungkinan pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
" Nanti kita akan instruksikan kepada jajaran wilayah untuk mendata dan menyampaikan kepada PA. Ya, tanpa kita ketahui, mungkin ada saja atau bahkan banyak kasus terjadi di masyarakat kita. Kalau pernikahan mereka belum atau tidak tercatat. Ketidaktahuan atau keterbatasan jangkauan mungkin jadi penyebabnya," ucapnya.
Senada, Ketua PA Medan Abdul Rahim menyampaikan, pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya bisa diakomodir untuk melaksanakan isbat nikah ke PA.
Terkait kerja sama soal ASN yang bercerai itu, jelas Abdul, masih dalam penjajakan. " Terkait MoU Pak Wali, misalnya terjadi perceraian di ASN, bisa saja mungkin mereka tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mungkin bisa dilakukan dengan pemotongan gaji untuk membiayai anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Yang jelas, dalam hal keagamaan, kami siap membantu Pemko Medan," tandasnya. (MC/DAN)
.jpeg)
.jpeg)
