 |
| Ket Foto: Puluhan guru honorer didampingi LBH Medan dan KontraS Sumut saat melaporkan ke Kejati Sumut. |
Mediaapakabar.com - Plt Bupati, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara (Sumut) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.
Ketiganya dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, dan para guru honorer.
Pelaporan tersebut dilayangkan atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat tahun 2023.
“LBH Medan dan KontraS Sumut bersama para guru honorer Langkat telah melaporkan Plt Bupati, Kadisdik, dan Kepala BKD Langkat ke Polda dan Kejati Sumut atas dugaan Tipikor pada seleksi PPPK tahun 2023,” sebut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Kamis (25/1/2024).
Dengan itu, LBH Medan dan KontraS Sumut meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengusut tuntas kasus tersebut.
“Para guru meminta keadilan kepada Kapolda dan Kajati Sumut untuk mengusut tuntas dan memeriksa Plt. Bupati, Kadisdik, dan Kepala BKD Langkat terkait adanya dugaan Tipikor berupa penyuapan,” ucapnya.
Sebelumnya, LBH Medan, KontraS Sumut, dan para guru honorer juga telah melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman RI, Komnas HAM, dan BKN RI di Jakarta.
“Untuk dapat lulus PPPK di Disdik Langkat, diduga harus menyogok uang dengan kisaran Rp40 hingga Rp80 juta. Bahkan, diduga ada pihak yang tidak pernah mengajar dan terdaftar sebagai honorer di Dinas PUPR bisa lulus menjadi guru,” ucap Irvan.
LBH Medan dan KontraS Sumut pun mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, BKN dan Panselnas untuk segera membatalkan hasil akhir PPPK Kabupaten Langkat tahun 2023. Serta, menindak tegas Plt Bupati, Kadisdik, dan Kepala BKD Langkat.
