 |
Rapat konsultasi yang dilakukan
secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin.
Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD
menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan
masukan untuk pemerintah.
“Terkait masukan tentang pelaksanaan
UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja.
MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan
UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” ungkap
wapres.
Ditambahkan Makruf, amanat UU
tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang
mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan
sertifikat. Hanya fatwa halal saja. “Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang
yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya
melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya
saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera
jalan,” tandasnya.
Dalam laporannya, pimpinan DPD
memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait
pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada
keberatan dari MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan
gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan
serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000
auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan
pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis
Syariah, Makruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya
adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang
dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua
dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI,
ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.
“Pemerintah komit. Karena KNEKS
tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah,
industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan
DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di
sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic
Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti
meningkat,” cetus wapres.
Isu lain yang disampaikan pimpinan
DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan
pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi.
DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak
meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum
meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Terkait pendidikan dan infrastruktur
teknologi informasi, kata wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar
30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah
juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu
atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan
saja,” imbuhnya.
Dalam dialog di penghujung rapat,
Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja
menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Bagi
Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden
dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba
sulit seperti sekarang ini.
“Salah satunya kementerian
perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan
sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima
langsung aspirasinya,” tukasnya. Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan
laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung
semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya. (rel/dn)
