 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan |
“Kawasan itu termasuk kawasan padat lalu lintas. Jadi, tidak ada salahnya dibangun JPO disana,” kata Syaiful Ramadhan kepada wartawan di Medan, Minggu (05/01/2020) menyikapi kondisi arus lalu lintas di kawasan itu.
Memang, kata Syaiful, untuk JPO perlu koordinasi. “Tapi, demi keselamatan warga, Dishub harus menempatkan personilnya di kawasan itu atau setidaknya membuat rambu-rambu seperti tombol penyeberangan,” katanya.
Situasi lalu lintas di kawasan itu, sebut Syaiful, sangat padat, utamanya saat masyarakat akan melakukan aktifitasnya, baik itu yang akan bersekolah maupun yang akan bekerja.
“Dishub harus mengantisipasi sedini mungkin sebelumnya timbul korban. “Jangan nanti ada korban, baru beraksi. Kita tidak mau itu. Lebih baik mencegah, dari pada mengaobati,” ucapnya.
Kewenangan Nasional
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan persoalan di Simpang Sejati itu merupakan kewenangan nasional atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan.
“Terkait pembuatan JPO, perlu koordinasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, termasuk terkait rambu-rambu lalu lintas,” ucapnya.
Selama ini, kata Iswar, ada kendala Dishub karena tidak bisa langsung mengeksekusi keluhan warga di kawasan yang merupakan kewenangan nasional. “Kalau usulan warga terkait JPO ini silahkan saja disampaikan kepada kami, nanti kita koordinasikan,” katanya.
Terkait penempatan personil di wilayah itu, Iswar mengatakan, segera menindaklanjuti permintaan warga sehingga keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut bisa berjalan dengan baik. “Kita akan perhatikan itu, kalau personil Dishub pasti selalu siaga,” ucapnya.(*Sugandhi Siagian)
.jpeg)