 |
| Doc.apkabar |
Mengapa demikian mudah provokasi itu menyulut kerusuhan di Papua. Menurut Politisi Sumut Dr Aswan Jaya, sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri cendrawasih itu telah lama menyimpan kekecewaan karena merasa diperlakukan tidak adil selama pemerintahan orde baru dan berlanjut di pemerintahan era reformasi.
"Baru di bawah pemerintahan Jokowi, perhatian serius untuk rakyat Papua diperhatikan pemerintah. Infrastruktur dibangun, berbagai fasilitas umum diadakan, harga BBM disamakan dengan provinsi lain dan Freeport sudah dikuasi 51% sahamnya oleh pemerintah," kata Aswan Jaya, Minggu (1/9).
Tentu kebijakan di atas menguntungkan dan memberi harapan peradaban baru bagi rakyat Papua. Namun tidak untuk beberapa elit di Papua, nasional dan bahkan pemain di luar negeri yang berkepentingan terhadap ketidakadilan itu.
"Mereka itu yang saya maksud adalah selama ini yang menikmati sumberdaya alam Papua. Demikian juga beberapa kelompok yang mencita-citakan kemerdekaan untuk Papua," ujarnya.
Kedua kelompok ini sangat terganggu dengan kebijakan Jokowi yang secara perlahan tapi pasti mulai mengikis peran para mafia yang memanfaatkan situasi ketertinggalan Papua. Sementara kelompok-kelompok saparatis Papua juga secara perlahan akan kehilangan pengaruhnya seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme rakyat Papua.
Memperhatikan hal tersebut maka kedua kelompok itu membutuhkan momentum untuk membuat ketidak kenyamanan yang ada selama ini sudah terbangun terganggu. Dan momentum itu ditemukan oleh provokasi sekelompok kecil orang.
Kedua kelompok ini pun secara serta merta mengorganisir diri untuk melakukan instabilitas di Papua hanya untuk menyatakan bahwa 'Kami terganggu dengan kenyamanan yang telah dibangun pemerintah Jokowi'. Tujuannya jelas, mengganggu pemerintahan Jokowi untuk periode keduanya.
Ia memperhatikan gerak perlawanan di beberapa hari belakangan ini tidak melibatkan semua unsur masyarakat Papua dan hanya beberapa kelompok kecil saja. Jadi semakin kelihatan diorganisir oleh kelompok mafia dalam dan luar negeri yang terganggu dengan kebijakan pembangunan di Papua.
Begitu juga dengan kelompok saparatis yang terganggu karena tingkat kesadaran nasionalisme rakyat Papua meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik Papua bukan atas kesadaran rakyat Papua.
Aswan memita pemerintah segera mengkonsolidasikan pemuka masyarakat di Papua untuk duduk bersama, berdialog dan saling memberikan informasi yang benar terhadap apa yang tengah terjadi.
Hal ini penting di tengah sebaran berita hoax yang meluas di Papua. Justru sebaran hoax ini datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ini bukti konflik Papua tidak berdiri sendiri.
Tindakan tegas kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap terciptanya kerusuhan itu juga penting untuk di kedepankan. Ia mengatakan Papua saat ini sedang bergerak kearah peradaban baru yang lebih menjanjikan kesejahteraan.
"Projek ini tidak boleh dihentikan. Pemerintah harus dengan gagah berani melawan kelompok-kelompok kecil ini yang ingin mengambil keuntungan dari setiap ketidakadilan di Papua," pinta Aswan yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Sumut.(ogi bukit)
.jpeg)
