 |
| Ist |
Dilansir dari BBC yang telah diterbitkan Liputan6, Rabu (11/9/2019) Netanyahu mengatakan akan menerapkan "kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara," sebuah kebijakan yang pasti akan didukung oleh partai-partai sayap kanan yang dukungannya akan dia butuhkan untuk koalisi.
Dalam sebuah pidato kampanye yang disiarkan di televisi, Netanyahu mengatakan, "Jika Anda, warga Israel, menerima saya ... hari ini saya mengumumkan niat saya untuk pembentukan pemerintahan selanjutnya, kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara,"katanya.
Netanyahu, yang memimpin partai sayap kanan Likud, berkampanye menjelang pemilihan umum Selasa depan. Jajak pendapat menunjukkan bahwa Likud berkutat dengan partai oposisi Partai Biru dan Putih, dan mungkin berjuang untuk membentuk koalisi yang memerintah.
Netanyahu juga mengatakan dia akan mencaplok semua permukiman Yahudi di Tepi Barat, tetapi ini akan perlu menunggu sampai penerbitan proposal perdamaian 'deal of the century' yang sudah lama dirancang oleh Presiden AS Donald Trump untuk perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Merespons komentar Netanyahu, diplomat Palestina Saeb Erekat mengatakan langkah pencaplokan seperti itu akan "mengubur peluang perdamaian."
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyebut Netanyahu sebagai "perusak utama proses perdamaian".
Sedangkan pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi mengatakan bahwa Netanyahu "tidak hanya menghancurkan solusi dua negara, dia juga menghancurkan semua peluang perdamaian. Ini adalah perubahan total keadaan."
Israel telah menduduki bagian dari Tepi Barat sejak Perang Arab - Israel 1967. Namun, tekanan internasional membuat Negeri Bintang David berhenti menganeksasi.
Palestina mengklaim seluruh Tepi Barat sebagai negara merdeka di masa depan. Netanyahu sebelumnya menegaskan Israel akan selalu mempertahankan kehadirannya di Lembah Yordan untuk tujuan keamanan.
Nasib Tepi Barat jatuh ke jantung konflik Israel-Palestina. Israel telah membangun sekitar 140 pemukiman di sana dan di Yerusalem Timur yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.(ni)
