Mediaapakabar.com--Pemerintah melakukan seleksi Calon pegawai negeri Sipil (CPNS) secara ketat demi reformasi birokrasi, salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur agar mendapatkan SDM berkualitas,
" Investasi yang paling mahal adalah pengadaan CPNS ini. Kalau gagal, maka proses manajemen ASN selanjutnya juga akan gagal. Jangan sampai kita merekrut orang yang salah," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Leader's Talk di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Selasa (09/10/2018).
Dikatakan, reformasi manajemen SDM merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan itu, seleksi CPNS sepenuhnya menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“ Sistem ini menjamin pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya,” tegas Atmaji.
Pada 2018 ini terdapat lebih dari 600 instansi pemerintah yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuka lowongan CPNS.
Pada 2018 ini terdapat lebih dari 600 instansi pemerintah yang melakukan pengadaan CPNS. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuka lowongan CPNS.
Pelaksanaan seleksi juga dilakukan diberbagai daerah, dengan menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendaftar dan melakukan tes sehingga menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Pendaftaran dapat dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan terdapat 873 lokasi tes untuk CPNS tersebar di Indonesia.
"Artinya negara hadir melayani seluruh masyarakat," ujarnya.
Ia berharap, dengan sistem yang transparan pemerintah akan mendapatkan para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik untuk membangun negeri. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia berharap, dengan sistem yang transparan pemerintah akan mendapatkan para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik untuk membangun negeri. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dijelaskan, di penghujung RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur dilakukan berbasis Sistem Merit. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
“ RPJMN Ketiga ini merupakan jembatan menuju RPJMN keempat 2020-2024, yang akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia,” ujar Atmaji.
Acara Leader’s Talk seri ketiga ini dibuka oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dalam sambutannya, mantan Panglima TNI ini berharap reformasi birokrasi dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya 4,3 juta ASN akan menjadi mesin pemerintah dalam menentukan jalannya birokrasi di Indonesia.
Dalam sambutannya, mantan Panglima TNI ini berharap reformasi birokrasi dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya 4,3 juta ASN akan menjadi mesin pemerintah dalam menentukan jalannya birokrasi di Indonesia.
Menghadirkan tiga nara sumber, yakni Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto dan seorang CPNS dari Kementerian PUPR dari formasi Disabilitas pada tahun 2017, Andi Yoesoef.
Dalam acara tersebut Kementerian PANRB bekerjasama dengan BKN juga menggelar simulasi CAT. Sekitar 30 peserta dari sebagian Leader’s Talk memanfaatkan simulasi tersebut untuk memahami dan mencoba model soal tes CPNS.
Simulasi tersebut ditinjau Kepala KSP Moeldoko didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. (nor)
.jpeg)
