Mediaapakabar.com--Menghadapi ancaman dampak negatif digitalisasi saat ini, bangsa Indonesia harus membangun para pemuda yang mampu merubah dirinya menjadi pemuda pintar dan mampu menghadapi ancaman global.
Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada acara Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat Malang Raya, bertempat di Auditorium KH. Masjkur Yayasan Sabilillah Malang, Jawa Timur, Jumat malam (23/02/2018).
Dikatakan,. kemajuan pesat yang tak terduga diberbagai bidang khususnya bidang digital, computing power, dan analisa data selalu memiliki paradoks membuka peluang ancaman.
“ Beberapa diantaranya yang signifikan adalah ancaman siber atau cyber threats, ancaman biologi atau bio-threats dan ancaman kesenjangan atau inequality threats,” ungkapnya.
Disebutkan, dengan teknologi digital siber, permasalahan kecil saja bisa dipelintir dan dimasukan ke media Facebook dan Twitter.
" Masalah kecil dibesar-besarkan, akhirnya masyarakat menjadi resah,” katanya.
Lebih lanjut Panglima, melalui teknologi digital dengan memanfaatkan profiling data dan analisis, para aktor non state selalu memonitor pemuda yang sering buka internet. Kemudian para pemuda tersebut 'dibina' menjadi apa yang sekarang kita kenal dengan Lone Wolf atau serigala tunggal.
“Saya sangat mendukung pemikiran Yayasan Sabilillah ini, untuk menjadikan Masjid Sabilillah bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi Masjid Sabilillah juga sebagai tempat peradaban. Bagaimana membangun bangsa menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang benar-benar mampu menghadapi tantangan global,” tuturnya.
Selain ancaman siber dan biologi, ancaman kesenjangan ekonomi atau inequality threats saat ini merupakan ancaman yang berdampak signifikan.
Menurut Panglima, ancaman penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang akan menghasilkan keberlimpahan. Namun tetap merupakan krisis bagi pihak yang tidak memilikinya. Dapat berpotensi menciptakan fenomena kesenjangan yang semakin lebar di masyarakat.
“Semakin besar kesenjangan ekonomi maka akan semakin banyak tumbuh bentuk-bentuk ekstrimisme, radikalisme dan populisme yang pada akhirnya berusaha mendeligitimasi otoritas pemerintah yang sah,” ungkap Panglima. (rel)
