 |
| Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI Ke 6. (foto : dok) |
Mediaapakabar.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa anggota TNI aktif harus mundur dari militer jika ingin terjun ke dunia politik atau menjadi pejabat pemerintahan.
SBY menyampaikan hal itu saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD partai di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/02/2025).
Saat reformasi ABRI, katanya, TNI aktif harus pensiun jika ingin terjun ke dunia politik di Indonesia.
" Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu. Pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," ungkapnya pada pers, Senin (24/02/2025).
Selain itu, sambungnya, menceritakan saat berada di luar pemerintahan 2001, dibebastugaskan oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan.
" Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan. Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam," ungkapnya.
SBY memiliki gagasan untuk membangun Partai Demokrat. Ia pun menyinggung saat dirinya kalah ketika maju sebagai Wakil Presiden RI, mendampingi Megawati Soekarnoputri.
" Pertemuan saya dengan almarhum Ventje Rumangkang, yang intinya 'Bapak mengapa kita tak mendirikan partai politik. Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan Wapres yang dipilih MPR RI'. Saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat," ucapnya.
Namun, saat itu SBY masih belum tergerak sampai akhirnya berkonsultasi dengan almarhumah sang istri, Ani Yudhoyono. Saat itu, Ani meminta SBY untuk berpikir secara matang terkait keputusan mendirikan partai.
"Akhirnya, Bismillah saya setuju dan sejak saat itu kami hanya bertiga, kadang-kadang berdua, saya dengan Ibu Ani mulai memikirkan partai ini. Di meja sebelah itu lah diskusi kami. Setelah saya pertimbangkan, partai kita nanti akan kita namakan Partai Demokrat," kenangnya.
SBY lalu menyinggung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mundur dari dunia militer pada 2016. Dia mengatakan, mantan prajurit TNI yang ingin masuk pemerintahan atau berpolitik syaratnya harus mundur terlebih dulu.
" Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu," pungkasnya. (MC/REL)
