 |
| Ket Foto: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Rapat tersebut membahas insiden peretasan Pusat Data Nasional dan progres penanganannya. |
Pada saat pemerintah menyatakan perang terhadap judol, secara bersamaan juga terjadi serangan siber atau peretasan. “Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masak di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya,” kata Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Panel mengatakan, tidak logis apabila ketika terjadi perang, komandan perangnya justru kabur.
“Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masak iya kabur dari medan tempur?” ujar Panel.
Sekretaris Jenderal Projo Handoko juga mendukung Budi Arie untuk tetap menjadi Menkominfo di tengah serangan siber. “Justru kami memilih untuk tetap fokus memenangkan peperangan ini di sisa waktu yang tersisa,” kata Handoko.
Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak.
Desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas.
"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam. Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar.
“Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," kata dia.
Adapun Safenet menggalang petisi agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo. Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” kata Nenden dilansir Kompas.com, Kamis (27/6/2024).
Nenden mengatakan, jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.
Padahal, jabatan Menkominfo mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru. Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis. (KM/MC)
