 |
| Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka/Net |
Mediaapakabar.com- Pernyataan tegas dari Komaruddin Watubun Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP yakni Jokowi dan Gibran berbeda sikap politik dengan PDIP.
Komaruddin Watubun bukan orang sembarangan, dirinya salah satu pengurus pusat, Ketua DPP PDIP. Namun begitu, tidak jelas (dan tidak tegas) bagaimana sebetulnya sikap Megawati dan/atau Puan Maharani perihal ini.
Keduanya hanya diam (atau mendiamkan saja). Padahal kita semua faham bahwa 'pemilik' PDIP adalah Megawati, bukan Komaruddin Watubun yang hanya 'petugas partai'.
Tapi pernyataan Komaruddin Watubun itu disampaikan secara terbuka (dan dalam beberapa kesempatan, artinya bukan hanya sekali). Selama itu pula pernyataannya tidak pernah dibantah oleh sang pemilik PDIP.
" Apakah artinya disetujui? Bagaimana ini?. Ya nggak bagaimana-bagaimana. Biasa saja, atau paling tidak kita anggap saja sebagai hal yang lumrah dalam politik," ucapnya.
Politik diam (silence is golden) sedang dimainkan oleh Megawati, Puan, Jokowi dan Gibran. Sambil mengamati perkembangan politik yang memang dinamis dan cair sekali.
Jadi memang tidak perlu reaktif, baperan. Lagi pula tidak semua mesti ditanggapi. Sebentar-sebentar konperensi pers. Lihat saja bagaimana Jokowi dan Gibran dengan santai dan senyum saja saat ditanya wartawan soal pernyataan Komaruddin Watubun.
Jokowi cukup bilang, terima kasih sambil senyum dan Gibran jawab santai enggak papa, dipecat ya enggak papa. Sementara Megawati dan Puan masih bungkam soal ini. Hanya membiarkan, silahkan menafsirkan sendiri-sendiri.
Airlangga Hartarto yang angkat bicara, bilang bahwa Jokowi dan Gibran sudah jadi bagian dari keluarga besar Golkar. Begitu juga PAN yang pernah berseloroh tentang KTA Jokowi di PAN.
Malah PSI yang mendeklarasikan PSI Partainya Jokowi. Bahkan Kaesang Pangarep putra Jokowi adalah Ketua Umum PSI. Gibran pernah berkunjung ke kantor DPP PSI saat pengambilan nomor urut paslon di KPU waktu itu.
Rupanya di luar PDIP, nama Jokowi (dan juga Gibran) menjadi 'rebutan'. Semua meng-klaim Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari partainya. Orang marketing bilang ini soal ‘brand-equity’. Nama Jokowi (dan Gibran) itu ada harganya.
Memang nama Jokowi tak bisa dilepaskan sebagai faktor penting kemenangan kubu 02 (Prabowo-Gibran). Popularitas Jokowi yang merambah jadi elektabilitas ternyata bukan omong kosong.
Segala upaya mediskreditkan Jokowi atau ‘black-campaign’ terhadapnya terbukti tidak mempan, bahkan back-fire (berbalik menghantam) si penyerang.
Adalah fakta bahwa wibawa Jokowi tetap terjaga terus, bahkan di masa-masa yang oleh media asing disebut sebagai periode bebek-lumpuh (lame-duck period).
Ini fenomena yang aneh (menurut media asing), tapi terjadi di Indonesia. Survey Prof. Burhan Muhtadi (Indikator) yang dirilis pada April 2024 masih menempatkan approval-rate Jokowi di angka 77,2 persen. Ini sangat tinggi.
Survey ini dilakukan setelah pisah jalan dengan PDIP dan dimasa akhir kepresidenannya. Tetapi ternyata approval-rate Jokowi tetap terjaga sangat tinggi. ( )
-------------------------
JUDUL>>>>Foto Presiden Dicopot Di Sejumlah Kantor Daerah PDIP
Mediaapakabar.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak merisaukan soal pigura foto dirinya tidak lagi dipajang di Kantor PDIP Sumatera Utara (Sumut). Baginya itu hanya sebuah foto.
" Ya, foto saja," katanya pada pers usai meninjau Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu (08/05/2024).
Saat kembali ditanya kemungkinan foto dirinya juga tidak dipajang di sejumlah kantor DPD PDIP lainnya, Jokowi menjawab hal yang sama sembari tersenyum.
" Apanya? Ya, foto saja," ulangnya.
Sebelumnya pemandangan berbeda tampak di Ruang Rapat Koordinasi Kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Senin (06/05/2024).
Di ruangan tersebut tak tampak lagi foto Presiden RI Joko Widodo. Hanya ada foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yang masih terpajang di dinding.
Eks Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi resmi mendaftar untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgub Sumut 2024.
Edy menyerahkan keputusan kepada PDIP apakah nantinya akan mengusungnya di Pilgub Sumut.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya berdalih foto Jokowi jatuh saat kegiatan pemasangan baliho. Foto itu belum sempat dipasang kembali.
" Mungkin jatuh saat baliho dipasang. Jadi enggak sempat dipasang lagi," kilahnya.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pencopotan foto Presiden Jokowi banyak dilakukan di kantor cabang partainya di sejumlah daerah.
Hasto menyatakan tak ada instruksi kepada kader PDIP untuk mencopot foto Presiden Jokowi di kantor daerah masing-masing.
Menurutnya, penurunan foto presiden murni ekspresi kader. Mereka protes atas berbagai bentuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi selama Pemilu dan Pilpres 2024. (MC/RMOL)
