Mediaapakabar.com- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim tidak ada desain kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024.
Walau begitu, dia tak menampik ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu, salah
satunya konflik di Papua.
" Jadi, gak akan mungkin sempurna (pemilu 2024). Ya, ada kekurangan di sana-sini. Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis dan masif. Yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input atau diulangi (pemungutan suaranya)," ujarnya pada pers, Rabu (21/02/2024).
Dia menyatakan bila ada pemungutan suara yang harus diulang bukan karena praktik curang. Tetapi, hal itu lantaran ada surat suara sobek dan cacat. " Itu boleh untuk diulangi (pemungutan suaranya)," ucapnya.
Mantan Kapolri itu mendorong seandainya ada Paslon yang keberatan dengan penetapan hasil Pemilu, bisa menempuh jalur yang disediakan. Mulai dari Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
" Jadi, jalur-jalur resmi itu saya kira bisa dimanfaatkan," tuturnya.
Pemilu di Indonesia adalah pesta demokrasi satu hari terbesar sedunia. Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah (IDN Times/Indah Permata Sari)Tito meminta pengertian dari publik lantaran pemilu yang dihelat di Indonesia pada 14 Februari 2024 lalu adalah pesta demokrasi satu hari terbesar sedunia.
Di negara lain, kata Tito, pemungutan suara tidak dilakukan serentak dalam satu hari. Sebanyak 200 juta lebih (pemilih menggunakan hak suara) dalam satu hari yang sama. China gak memiliki election karena kan mereka hanya ada satu partai, sosialis. India yang (negara demokrasi) nomor dua terbesar itu hampir dua bulan prosesnya. Itu dilakukan per negara bagian.
Amerika Serikat juga per negara bagian, berturut-turut beberapa bulan. " Kalau kita kan hanya one day (pemungutan suara)," sebutnya.
Belum lagi, Pemilu yang digelar bukan hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tapi juga anggota parlemen ditingkat nasional hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
" Bahkan, memobilisasi orang ke TPS untuk memilih, termasuk hampir delapan juta petugas KPPS, itu pun tidak mudah,"jelasnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian hanya mengemban tugas sebagai Plt Menko Polhukam selama 19 hari.
Selama periode itu, Tito menegaskan akan fokus pada isu Pemilu. Pihaknya kemudian membentuk lima tim untuk memonitor serta membantu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Dia mencatat pemilu Indonesia juga diadakan di 166 negara. Namun, tak semuanya dipantau secara intens. " Kami fokus ke beberapa negara penting seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi dan Australia," urainya.
Selain itu, ada pula 18 tim yang merupakan gabungan dari semua kementerian serta lembaga, untuk memonitor pelaksanaan pemilu di semua wilayah Tanah Air.
Tito menegaskan Kemenko Polhukam sifatnya hanya memonitor. " Kami memberikan bantuan seandainya diminta oleh penyelenggara. Misalnya ada bencana banjir di Demak. Kemudian saya secepatnya menghubungi Pj Gubernur Jawa Tengah untuk segera membantu KPU maupun korban yang terdampak," paparnya.
Dia juga berkomunikasi dengan TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga, mereka turun ke Demak dan membantu masalah banjir.
" Mereka juga membantu KPU mempersiapkan langkah-langkah lanjutan, diantaranya sudah diputuskan ada penundaan (pemungutan suara). Kalau gak salah di sana yang terdampak ada 25 ribu pemilih," ungkapnya.
Dibagian lain, Timnas AMIN protes pernyataan Mendagri Tito. Juru bicara timnas AMIN, Iwan Riadi Tarigan, bukan kewenangan Mendagri untuk menyatakan hal tersebut.
" Mendagri seharusnya bersikap netral. Terlebih perkara ini besar kemungkinan akan berproses di ranah hukum. Kami meminta pihak-pihak yang tidak terkait proses penegakan hukum di Pilpres 2024 agar menahan diri," ujar Iwan pada Kamis (22/02/2024). (MC/Idnt)
