 |
| Foto: Mahfud MD (Beritasatu.com/Olena Wibisana) |
Mediaapakabar.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut hak angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, tidak akan mengubah keputusan KPU atau Mahkamah Konstitusi (MK).
" Soal siapa yang boleh di-angket, ya pemerintah, dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan bukan hasil pemilu. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU dan MK, itu jalur tersendiri," sebutnya pada pers saat mengunjungi kuliner Kopi Klotok di Jalan Kaliurang, Sleman, YogyakartMa, Minggu (25/02/2024).
Mahfud MD menambahkan kebijakan pemerintah dalam penggunaan anggaran dan wewenang bisa di-angket, tetapi tidak untuk yang berkaitan dengan KPU dan Bawaslu.
" DPR punya hak untuk melakukan angket terhadap kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang, jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa di-angket, yang bisa di-angket pemerintah, kalau ada kaitan dengan pemilu boleh," pungkasnya. (MC/BST)
