Mediaapakabar.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Jumat (27/10/2023) kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.
Dalam aksinya, massa mendesak pemanggilan dan pemeriksaan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan berinisial IL.
"Kami minta DPRD Medan segera memanggil dan memeriksa oknum Dinas Perhubungan IL dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan penyelewengan jabatan yang diduga dilakukannya," teriak koordinator aksi Putra Tanjung.
Dalam orasinya, massa pengunjuk rasa menyampaikan bahwa mereka kembali datang dengan membawa segudang pelanggaran dan penyelewengan yang melibatkan oknum IL tersebut.
"Salah satunya yaitu soal pelanggaran Perwal Nomor 13 Tahun 2016 tentang larangan kendaraan melintasi kawasan tertentu dan larangan kendaraan untuk kegiatan bongkar muat pada kawasan tertentu," katanya.
Dari pantauan di lokasi, massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Tangkap IL, Hukum IL" dan "Pungli berkedok surat izin dispensasi yang dilakukan IL sebagai Kepala Dishub".
Putra Tanjung menegaskan Dinas Perhubungan (Dishub) ini telah mengeluarkan surat Izin dispensasi kepada setiap perusahaan yang memiliki kendaraan berat angkutan diatas 3.000 kg yang ditanda tangani oknum IL selaku Kadisnya, sehingga armada itu dapat melintasi dan melakukan kegiatan bongkar di kawasan larangan yang ada perwalnya.
Dispensasi tersebut sangat lah melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat apalagi surat izin dimaksud tidaklah memiliki payung hukum yang kuat atau yang dapat mendukung surat izin tersebut seperti Perda dan Perwal.
Diketahui juga bahwa dalam proses pengurusan surat izin dispensasi tersebut dikenakan tarif biaya yang diketahui sekitar Rp.75.000 - Rp.150.000 Per lembar kepada setiap perusahaan yang mau mengurus surat izin dispensasi tersebut dan diperkirakan ada sekitar 1000 lembar surat izin dispensasi yang dikeluarkan setiap bulannya.
"Dengan kata lain hasil pembuatan surat izin dispensasi tersebut di kisaran Rp 100.000.000/bulan. Hal ini sudah berjalan selama ±5 sampai 6 Tahun, artinya kerugian negara mencapai ±6 miliar," sambungnya.
"Pertanyaan menjadi pertanyaan, kemanakah dana hasil biaya pengurusan surat izin tersebut...? sedangkan kita tahu bahwa surat izin tersebut sangat berseberangan dengan PERWAL Nomor 13 Tahun 2016," teriak Putra Tanjung.
Apakah saat ini pemerintah atau pihak-pihak berwajib yang memiliki wewenang dalam hal diam saja.? kenapa seorang Kadis bisa seenaknya membuat peraturan sendiri diluar dari pada PERDA atau PERWAL....???
Oleh karena itu, Forum Masyarakat Anti Korupsi Kota Medan Menyatakan Sikap meminta DPRD Kota Medan menindak dan menyelidiki bagaimana kasus ini bisa lolos dan berjalan hingga sampai sekarang.
Meminta DPRD Kota Medan khususnya yang membidangi OPD tersebut bergerak cepat dengan menggelar RDP agar tidak merajalelanya oknum IL dalam dugaan melakukan pelanggaran dengan menggunakan fungsi dan jabatannya.
Aksi unjuk rasa masa Formasi itu berlangsung damai, tertib dan lancar dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri setelah menegaskan akan datang kembali dengan massa lebih banyak bila aspirasi nya tidak mendapat tanggapan. (MC/RED)
