Mediaapakabar.com - Menindaklanjuti keluhan warga Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II, yang keberatan adanya penyempitan jalan akibat pengerjaan drainase, Komisi IV DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (28/8/2023).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik ST didampingi Rudiawan Sitorus, Mulia Asri Rambe, Paul Mei Anton Simanjuntak, Dedy Akhsyari dan Roni Sinaga.
Hadir juga Kadis SDABMBK Topan Ginting bersama Kabid Drainase Gibson Panjaitan dan mewakili Dishub Medan Richard serta puluhan perwakilan warga.
Perwakilan warga, Gunawan mengaku bahwa pihaknya keberatan dengan proyek Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK yang melakukan pelebaran parit/drainase yang mengakibatkan terjadi penyempitan badan jalan.
“Badan jalan sebelumnya 4,5 meter, sekarang menjadi 2 meter hanya untuk pelebaran parit. Kami menolak adanya penyempitan badan jalan karena sangat mengganggu aktivitas usaha warga dan menimbulkan kemacetan,” ucapnya.
Dengan kondisi itu, Gunawan pun meminta agar pengerjaan itu ditunda dan DPRD Medan mengkaji ulang pengerjaan tersebut.
“Kami memohon agar proyek ini ditinjau kembali lebih dalam dengan visi untuk perbaikan jangka panjang dan tuntas,” harapnya.
Setelah mendengar keluhan warga, Ketua Komisi IV Haris Kelana meminta Dinas SDABMBK lebih banyak sosialisasi ke masyarakat terkait tujuan proyek.
“Saya harap Dinas SDABMBK bisa mempertimbangkan keberatan warga. Kita dukung program Pemko Medan, tetapi kiranya dapat dibicarakan kembali agar tidak bertolak belakang,” kata Haris.
Anggota dewan lainnya, Paul Mei Simanjuntak menyarankan agar proyek pelebaran parit kiranya tidak harus berdampak penyempitan badan jalan.
“Pelebaran parit boleh dilakukan, namun di atas parit boleh dilalui kendaraan. Kita harapkan ada kajian ulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Topan Ginting menyampaikan, proyek pelebaran parit guna memaksimalkan debit air sehingga dapat meminimalisir banjir.
“Kita murni untuk menghindari banjir yang terjadi di Kota Medan,” ucapnya.
Dari hasil RDP, Ketua Komisi IV Haris Kelana menetapkan hasil kesepakatan akan dilakukan peninjauan ke lapangan melibatkan semua unsur. (MC/RED)
.jpeg)
