.jpeg) |
| Ket Foto: Ilustrasi. |
Mediaapakabar.com - Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Hendra Cipta menduga honor guru tidak tetap (GTT) di Disdik Sumut digelapkan. Inspektorat Sumut pun merespons persoalan tersebut.
"Tanggapan saya, apa yang diduga Fraksi PAN itu merupakan kecintaan terhadap Pemprov Sumut secara keseluruhan, terkhususnya ke Disdik," kata Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun, Sabtu (12/8/2023).
Selanjutnya, ia menyampaikan belum bisa menanggapi terkait ada atau tidaknya penggelapan tersebut. Namun ke depan pihaknya akan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membahas soal itu.
"Saya nanti akan komunikasi dengan Kadisdik, Kepala BKAD, Kepala Bappelitbang, dan lainnya. Agar semuanya clear agar tidak menjadi fenomena yang tak berujung," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PAN DPRD Sumut menyoroti kurangnya anggaran untuk honor guru tidak tetap (GTT) di Dinas Pendidikan Sumut. Fraksi PAN pun menduga adanya penggelapan anggaran honor ini.
"Fraksi PAN sudah mengingatkan sejak awal jangan dipermainkan nasib dan honorarium GTT tersebut, apalagi ini ada indikasi kesengajaan penggelapan anggaran," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Hendra Cipta, Sabtu (12/8/2023).
Hendra mengungkapkan, pada APBD 2023 sudah disahkan anggaran Rp 198 miliar untuk honor GTT selama satu tahun. Namun, pada P-APBD 2023, Disdik Sumut kembali mengajukan anggaran untuk honor guru selama empat bulan lagi.
"Ke mana digunakan oleh dinas pendidikan honor guru yang empat bulan itu? Kan sudah disahkan dalam APBD 2023 untuk setahun," sebut Hendra.
Hendra pun menyayangkan itu terjadi. Menurutnya ini menjadi hal buruk bagi guru honor tingkat SMA di Sumut.
"Ini kado HUT RI yang paling pahit bagi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, dan kami menyakini Bapak Gubernur Sumatera Utara tidak tahu kejadian ini," sebutnya.
Hendra menjelaskan Dinas Pendidikan Sumut saat ini sedang berusaha mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran itu. Salah satunya dengan mengurangi jam mengajar bagi guru honor.
Bukan hanya honor bagi GTT, Hendra juga menduga ada penggelapan bantuan operasional pendidikan (BOP) di Dinas Pendidikan Sumut. Anggaran BOP itu disebut puluhan miliaran rupiah.
"Bahkan yang kami dalami juga ternyata anggaran BOP yang dialokasikan untuk siswa-siswi kita tingkat SLTA juga raib selama 4 bulan juga, modusnya sama persis dengan honor GTT tersebut, nilainya puluhan miliar rupiah," jelas Hendra.
Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Dia akan mengusulkan dibentuknya panitia khusus (pansus) DPRD untuk mengurusi persoalan ini.
"Kami akan mendorong terbentuknya Pansus DPRD Sumut yang akan membuka secara terang benderang semua persoalan yang ada di dinas itu," paparnya. (DTS/MC)
